 |
| PELATIHAN: Bimtek Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada Selasa (11/11/2025). BPBD Balangan turut ambil bagian dengan menugaskan salah satu personelnya, A. Ady Anshari, untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, menjelaskan sistem komando penanganan darurat merupakan mekanisme terpadu yang dirancang untuk menyelaraskan seluruh langkah penanganan bencana.
"Sistem ini bertujuan memastikan respons yang efektif dan efisien dalam mengendalikan potensi ancaman serta meminimalkan dampak bencana saat terjadi kedaruratan," ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan bahwa karakteristik wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Balangan yang memiliki topografi beragam dan wilayah cukup luas, membuat potensi bencana alam dapat terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pelaku penanggulangan bencana menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman seragam terkait penanganan darurat.
 |
| FOKUS: Suasana peserta kegiatan Bimtek Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana saat mendengarkan pemaparan materi - Foto Dok Istimewa |
“Kami juga perlu menanamkan kesadaran kepada para pelaku penanggulangan bencana mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan operasi darurat,” sambung Rahmi.
Rahmi menambahkan, mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pos komando memegang peran sentral. Tugasnya meliputi pengkajian kebutuhan penanganan darurat, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, perencanaan dan pengendalian operasi, koordinasi lapangan, hingga pengelolaan informasi dan pelaporan penanganan darurat bencana.
Ia juga menjelaskan bahwa posko darurat di tingkat kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan operasi kepada Kepala BPBD setempat dengan tembusan kepada instansi terkait. Pada tingkat nasional, posko PDB melaporkan langsung kepada Kepala BNPB dengan tembusan kementerian atau lembaga terkait.
Selain fungsi tersebut, pos komando juga bertanggung jawab melakukan pemantauan, evaluasi berkelanjutan, serta memastikan semua data penanganan darurat tercatat dengan baik agar langkah rehabilitasi dan rekonstruksi dapat direncanakan secara tepat.
Penulis: Sri Mulyani