 |
RESES: Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, MBA menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi warga – Foto Ist |
Dalam pertemuan dengan warga dari Kelurahan Telawang dan Basirih, serta perwakilan dari berbagai SKPD terkait tersebut, Saut menyebutkan, salah satu isu yang paling sering dikeluhkan adalah persoalan sampah, terutama di kawasan Basirih.
“Masalah sampah sudah dua tahun tidak tertangani karena tidak adanya bak penampungan. TPS sudah disiapkan, tapi belum ada tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menyoroti keterlambatan realisasi pembangunan infrastruktur yang berulang kali diukur tanpa hasil.
“Sudah beberapa kali diukur, tapi belum ada pelaksanaan hingga sekarang. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk dikawal,” tambahnya.
Masalah pelayanan administrasi juga menjadi sorotan. Beberapa warga mengeluhkan proses pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga yang dinilai berbelit.
“Warga sudah mengurus surat kehilangan di kepolisian, tapi setelah itu malah diminta mengisi aplikasi sendiri oleh kelurahan. Kami harap pelayanan bisa lebih proaktif, langsung ditangani pihak kecamatan atau kelurahan,” tegas Saut.
Dari sektor sosial, ditemukan adanya ketidaksinkronan data bantuan antara Dinas Sosial dan Bulog, terutama dalam pendistribusian beras.
“Ada pembagian beras dari Bulog yang datanya berbeda dengan milik Dinsos. Ini harus segera diklarifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Warga juga menyampaikan keluhan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum merata, serta permintaan tambahan fasilitas seperti karpet masjid dan penerangan jalan umum (PJU). Menanggapi hal itu, Saut menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada dinas terkait.
“Untuk PJU, nanti akan kami koordinasikan agar segera ditindaklanjuti,” katanya.
Dari sektor kesehatan, keluhan muncul terkait layanan BPJS bagi pasien penderita kista. Ketua Tim Pokja Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Muhammad Rasyidin, yang turut hadir, menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada pembiayaan dan ketersediaan obat.
“Kapasitas pelayanan BPJS masih terbatas, terutama dalam hal obat-obatan,” terangnya.
Rasyidin mengapresiasi kegiatan reses tersebut karena menjadi ruang komunikasi langsung antara warga dan pemerintah.
“Forum seperti ini sangat penting karena mempertemukan dua arah masyarakat bisa menyampaikan langsung, sementara pemerintah bisa menjelaskan kebijakan secara terbuka,” ujarnya.
Kegiatan ini sekaligus menutup rangkaian Reses Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Kota Banjarmasin. Saut menegaskan, hasil penyerapan aspirasi akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas dinas.
“Kami akan kawal semua masukan agar bisa masuk dalam agenda kebijakan dan program kerja pemerintah kota,” pungkasnya.
Penulis: Realita Nugraha