 |
| BICARA: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong penguatan manajemen dan tata kelola Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh wilayah. Salah satu langkah yang tengah disiapkan ialah program pelatihan kepengurusan koperasi yang akan didanai melalui Dana Dekonsentrasi (Dekon) dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus koperasi di tingkat desa dan kelurahan agar lebih profesional dalam mengelola kelembagaan ekonomi masyarakat.
“Saat ini kami bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota sedang mempersiapkan pelatihan kepengurusan koperasi yang bersumber dari dana Dekon. Insya Allah minggu ini sudah selesai tahap pemecahannya,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Pelatihan tersebut akan melibatkan 2.013 desa dan kelurahan di seluruh Kalimantan Selatan. Setiap wilayah akan mengirimkan tiga peserta, terdiri atas ketua, bendahara, dan pengurus koperasi. Tak hanya itu, kegiatan juga akan melibatkan kepala desa/lurah serta pendamping koperasi setempat.
Sebagai bentuk pendampingan langsung, setiap desa atau kelurahan akan memiliki satu Business Assistant (BA) yang bertugas membimbing pengurus koperasi di lapangan.
“Satu BA akan mendampingi satu desa atau kelurahan. Jika di satu wilayah terdapat beberapa koperasi, semua akan dibina oleh BA tersebut dengan pemantauan rutin dari pemerintah provinsi, pusat, dan daerah,” tambah Gusti Yanuar.
Menurutnya, penguatan manajemen koperasi menjadi langkah penting agar koperasi di Kalsel mampu berkembang secara mandiri dan berinovasi sesuai potensi ekonomi lokal. Saat ini, tercatat lebih dari 140 koperasi aktif yang telah terpantau melalui sistem nasional.
Beberapa koperasi dinilai berhasil menjadi contoh, seperti koperasi yang bergerak di bidang penjualan LPG, sembako, hingga layanan kesehatan masyarakat.
“Koperasi yang menjual LPG dengan harga terjangkau, antara Rp18.500–Rp20.000, misalnya, berhasil menarik minat warga sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di tingkat lokal,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus mendorong lahirnya inovasi serupa agar koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
“Setiap daerah punya potensi unggulan masing-masing. Koperasi harus hadir menjadi wadah ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Sumber: MC Kalsel