 |
| RAMAI: Kegiatan rapat paripurna DPRD Kalteng dalam rangka membahas APBD tahun 2026, Selasa (14/10/2025) - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Ansyari, mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran 2026 mendatang akan menghadapi tantangan signifikan akibat adanya pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat paripurna, Selasa (14/10/2025).
Ansyari menjelaskan bahwa proyeksi APBD 2026 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disampaikan pemerintah provinsi sebesar Rp 7,1 Triliun lebih. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan lebih dari Rp 2 Triliun setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Perihal ini juga disampaikan oleh Fraksi-fraksi saat rapat paripurna, pemerintah diminta mempertajam strategi penggunaan anggaran," ujarnya.
DPRD Kalteng menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengelola anggaran yang tersedia.
Menghadapi anggaran yang berkurang, pemerintah daerah diingatkan untuk mengelola anggaran dengan efisien dan tepat sasaran. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama.
Dirinya juga menambahkan bahwa pengurangan anggaran daerah akan berdampak pada beberapa kegiatan yang harus dikorbankan. Beberapa kegiatan mungkin akan mengalami pengurangan porsi anggaran atau bahkan ditunda pelaksanaannya.
"Sudah pasti ada konsekuensinya, kalau ada anggaran turunkan tidak mungkin memaksa semua kegiatan terlaksana. Harus dilihat mana-mana yang penting, kemudian yang tidak penting seperti perjalanan dinas harus dikurangi," ucap Politikus Partai Gerindra ini.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan kegiatan yang esensial dan mengurangi kegiatan yang kurang berdampak.
Pengelolaan anggaran 2026 akan menjadi ujian bagi pemerintah daerah. Dengan anggaran yang lebih rendah, pemerintah tetap diwajibkan untuk memacu pelaksanaan pembangunan agar target-target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.
"DPRD Kalteng akan terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026," pungkasnya.
Sumber: Nett