 |
| SAMBUTAN: Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin saat menggelar kegiatan Workshop Pembinaan dan Pendampingan Penilaian Kinerja OPD Suburusan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan di Hotel Qin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel - Foto Dok Rilis BPJS Ketenagakerjaan |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin menyelenggarakan Workshop Pembinaan dan Pendampingan Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Suburusan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan di Hotel Qin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kegiatan ini mengangkat tema “Peran OPD Suburusan Jasa Konstruksi dalam Membangun Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di seluruh wilayah Kalimantan.
Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kinerja OPD suburusan jasa konstruksi sebagai ujung tombak pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan bahwa untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan konstruksi, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku jasa konstruksi di tingkat daerah harus terus diperkuat. Menurutnya, institusi pendidikan dan OPD tidak hanya berfokus pada pencetakan tenaga kerja konstruksi (TKK) bersertifikat, tetapi juga perlu mengembangkan program pembinaan tingkat lanjut dan pemeliharaan kompetensi agar sertifikat kompetensi kerja (SKK) yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dan diperpanjang secara mandiri oleh para tenaga kerja konstruksi tersebut.
Seusai membuka kegiatan, Dirjen Bina Konstruksi turut memberikan kuliah umum hasil kerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin dengan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat bertajuk “Peran Jasa Konstruksi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Rawa Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan.”
Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, serta Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi yang membahas regulasi terbaru, sistem pelaporan kinerja, dan strategi pembinaan tenaga kerja konstruksi di tingkat daerah. Para peserta juga terlibat aktif dalam diskusi mengenai tantangan yang dihadapi serta berbagi praktik terbaik dari wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Ady Hendratta, turut hadir dan memberikan pandangan terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi. Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan agar kesejahteraan para pekerja dapat terjamin. Menurutnya, tenaga kerja konstruksi merupakan aset penting dalam pembangunan infrastruktur, sehingga keamanan dan keselamatan kerja mereka tidak boleh diabaikan.
“BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem konstruksi yang berkelanjutan di Kalimantan. Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja konstruksi adalah bagian dari pembangunan infrastruktur yang manusiawi dan berkeadilan,” ujar Ady Hendratta.
Ia juga menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan di sektor konstruksi, termasuk bagi pekerja nonformal dan proyek-proyek daerah yang menjadi bagian penting dari pembangunan wilayah Kalimantan.
Melalui pelaksanaan workshop ini, diharapkan OPD Suburusan Jasa Konstruksi di wilayah Kalimantan semakin mampu meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan peran strategisnya dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Sumber: Rilis BPJS Ketenagakerjaan