Disdukcapil Tanah Bumbu Jalin Kerja Sama Lintas OPD, Dorong Layanan Publik Terintegrasi dan Tepat Sasaran

KOMPAK: Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana bersama para kepala SKPD melakukan foto bersama usai penandatanganan kerja sama pemanfaatan data kependudukan - Foto Dok Istimewa

BORNEOTREND.COM, KALSEL – Upaya memperkuat layanan publik berbasis data terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Terbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan dua perangkat daerah sekaligus, yakni Satpol PP-Damkar serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP).

Penandatanganan berlangsung Kamis (7/8/2025) di halaman kantor Satpol PP-Damkar Tanah Bumbu, disaksikan jajaran pimpinan ketiga instansi dan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transformasi layanan publik yang lebih adaptif dan responsif, sejalan dengan visi Bupati Andi Rudi Latif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan melayani dalam periode pembangunan 2025–2030.

“Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting. Data yang akurat akan mempercepat proses layanan dan memastikan intervensi program pemerintah sampai kepada yang berhak,” ujar Kepala Disdukcapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi.


Kerja sama tersebut akan mendukung validasi data layanan Diskominfo SP, serta pendataan relawan pemadam, korban kebakaran, hingga penerima bantuan sarana dan prasarana di lingkungan Satpol PP-Damkar.

Kepala Satpol PP dan Damkar, Syaikul Ansyari, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai sinergi ini mempermudah pelaksanaan program, khususnya dalam penyaluran bantuan yang lebih akurat dan efisien.

Hal senada juga disampaikan Kepala Diskominfo SP, Al Husain Mardani. “Digitalisasi layanan publik tidak bisa berjalan sendiri. Kerja sama ini menjadi bagian penting dari sistem yang ingin kita bangun bersama,” ucapnya.

Saat ini, tercatat sudah 34 OPD di Tanah Bumbu yang telah terintegrasi dalam sistem pemanfaatan data kependudukan. Pemerintah daerah menargetkan angka ini meningkat menjadi 40 OPD hingga akhir tahun.

Acara ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk terus mendorong semangat BerAKSI (Akomodatif, Kerja Sistemis, dan Inovatif) demi menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

Penulis: Jack 

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال