 |
| KOMPAK: Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, berjabat tangan bersama Pj. Sekda Kalsel M. Syarifuddin - Foto Dok MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025), di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, dihadiri para anggota dewan, Forkopimda, pejabat SKPD, dan unsur media. Dalam forum tersebut, seluruh fraksi secara prinsip mendukung kelanjutan pembahasan Raperda, namun menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicaranya Umar Sadik, menilai penyusunan Raperda telah mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal. NasDem mendorong agar alokasi anggaran konsisten mendukung tema pembangunan 2025, yakni Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Partai Golkar lewat Hj. Hariyatie menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara Fraksi Gerindra, melalui Habib Yahya Assegaf, meminta transparansi dalam penganggaran serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PAN yang diwakili Agus Mulia Husin menuntut keberpihakan anggaran pada upaya pemulihan ekonomi rakyat, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Adapun Fraksi PKS, melalui Firman Yusi, mendukung peningkatan belanja infrastruktur namun mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan sumber daya manusia.
Fraksi PKB yang diwakili dr. M. Yadi Mahendra Muhyin menyoroti penggunaan SiLPA agar tidak menjadi pola pengelolaan fiskal yang berulang, serta meminta kejelasan terkait proyek-proyek strategis daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang menggarisbawahi risiko defisit akibat ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan peningkatan belanja. Fraksi ini menuntut perencanaan anggaran yang lebih realistis dan tepat sasaran.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Pj. Sekda M. Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti masukan secara teknis bersama seluruh SKPD.
“Pemprov tetap menjaga sinergi dengan DPRD demi efektivitas dan akuntabilitas anggaran serta suksesnya agenda pembangunan daerah,” ujar Syarifuddin.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, pembahasan akan berlanjut dalam forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menekankan pentingnya tahapan ini dalam menyusun APBD Perubahan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “DPRD dan Pemprov optimistis Raperda ini akan memperkuat daya saing Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel