 |
| BICARA: Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, saat berdialog dengan massa aksi unjuk rasa - Foto Dok dprdkalselprov.id |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi dari massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Putra-Putri Indonesia (IPPI) Kalsel dalam unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD Kalsel, atau yang dikenal sebagai “Rumah Banjar”, Senin pagi (7/7/2025).
Aksi tersebut direspons langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD, yakni Ketua Komisi I H. Rais Ruhayat, Sekretaris Komisi I Ilham Nor, serta Sekretaris Komisi IV Bambang Yanto Permono. Para legislator turun langsung menemui massa untuk mendengarkan aspirasi yang dibawa dalam aksi damai tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Din Jaya, dalam orasinya menyampaikan tiga poin utama yang menjadi tuntutan IPPI. Pertama, meminta DPRD melakukan evaluasi terhadap 100 hari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, mempertanyakan urgensi rencana pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional di kawasan Km 17. Ketiga, menyoroti adanya dugaan intervensi kepala daerah dalam penyaluran dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, dan OKP.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Rais Ruhayat menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Ormas melalui Panitia Khusus I.
“Kami sedang menyusun regulasi agar semua mekanisme pemberian hibah memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam penyaluran dana publik,” jelasnya.
Sementara itu, terkait proyek stadion internasional di Km 17, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Bambang Yanto Permono menegaskan bahwa pembangunan tersebut masih dalam tahap kajian awal. “Belum ada pelaksanaan proyek, belum menggunakan dana APBD. Semua masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian. Kami pastikan, DPRD akan ikut mengawal dari hulu ke hilir agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
DPRD Kalsel pun mengapresiasi partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan pemuda dan mahasiswa, dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. “Aspirasi seperti ini penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam setiap proses legislasi dan pengawasan,” tambah Ilham Nor.
Aksi IPPI berlangsung tertib dan damai, dengan massa membawa poster-poster kritis dan menyerukan transparansi serta akuntabilitas publik di lingkungan Pemprov Kalsel. Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan tertib usai dialog bersama perwakilan DPRD.
Sumber: dprdkalselprov.id