 |
SERAP ASPIRASI: Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Demokrat, Hj. Masriah menyerap aspirasi warga saat melakukan reses di Kelurahan Kelayan Tengah |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Demokrat, Hj. Masriah, menggelar reses masa sidang ke-2 tahun 2025 di Kelurahan Kelayan Tengah, Jumat (27/6/2025). Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari bantuan sosial, persoalan banjir, hingga biaya pendidikan.
Bertempat di Gang Cempaka, Jalan Kelayan B, Hj. Masriah yang juga anggota Komisi IV DPRD menerima aspirasi warga dari kawasan yang tergolong rawan sosial ekonomi.
Isu paling dominan adalah bantuan sosial yang belum merata. Banyak warga merasa memenuhi syarat, namun belum terdata sebagai penerima.
"Kelayan Tengah ini termasuk kawasan yang rawan secara ekonomi. Banyak warga mengeluhkan belum menerima bantuan, padahal merasa layak. Alhamdulillah dari Dinas Sosial sudah hadir dan siap membantu menyelesaikan kendala administrasi yang selama ini menjadi penghambat,"ungkap Hj. Masriah.
Warga juga menyampaikan keluhan tentang banjir rutin di kawasan permukiman mereka. Menurut Hj. Masriah, penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada faktor alam, tetapi juga bisa diatasi secara teknis, salah satunya dengan peninggian badan jalan.
"Banjir memang karena hujan deras dan dataran rendah. Tapi jika jalan diangkat sedikit, air tidak akan menggenang separah sekarang. Aspirasi ini akan kami teruskan ke dinas terkait agar bisa dianggarkan dalam waktu dekat," tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan reses tersebut, Zainuddin selaku Pekerja Sosial Ahli Muda dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti data-data warga yang masuk kategori rentan dan akan mencocokkannya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS).
"Kami akan lakukan verifikasi langsung. Bila memenuhi kriteria, maka bisa dimasukkan dalam program bantuan, termasuk bedah rumah atau bantuan lainnya," jelas Zainuddin.
Isu lain yang juga mencuat adalah akses pemakaian ambulans milik Dinas Kesehatan. Masyarakat berharap agar fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan lebih luas, khususnya bagi warga kurang mampu yang sedang mengalami kondisi darurat seperti penyakit kronis, termasuk kanker.
Menanggapi hal ini, Hj. Masriah menegaskan bahwa ambulans dari Dinkes memang disediakan untuk siapa pun yang membutuhkan, selama prosedur pengajuannya jelas.
"Ambulans dari Dinas Kesehatan itu boleh digunakan siapa saja, tidak terbatas. Asal kebutuhan mendesak dan proses pengajuannya benar. Ini perlu disosialisasikan lebih baik lagi," ujarnya.
Di bidang pendidikan, sejumlah orang tua juga mengeluhkan biaya masuk sekolah yang dianggap memberatkan. Hj. Masriah berkomitmen untuk mendorong adanya bantuan pendidikan melalui program pemerintah agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan layak.
Ketua RT setempat, M. Noor, menyambut baik kegiatan reses ini dan berharap keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
"Alhamdulillah, keluhan masyarakat sudah disampaikan langsung. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan sesuai harapan nantinya,"pungkasnya.
Penulis: Fathur