 |
SAMPAIKAN PANDANGAN: Perwakilan Fraksi Demokrasi Maju DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Fraksi Demokrasi Maju DPRD Kabupaten Balangan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-32, Jumat (20/6/2025). Pandangan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD, Saiful Arif.
Mengawali penyampaiannya, Fraksi Demokrasi Maju memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Balangan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Namun, sebagai wakil rakyat, kami juga berkewajiban menyampaikan catatan kritis dan konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan,” ujar Saiful Arif.
Adapun berbagai pandangan yang disampaikan Fraksi Demokrasi Maju DPRD Kabupaten Balangan yakni:
1. Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Fraksi Demokrasi Maju mencatat adanya peningkatan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta kualitas layanan publik dinilai belum merata, terutama di wilayah kecamatan dan desa terpencil.
“Digitalisasi layanan publik masih terbatas pada aspek administratif, belum menyentuh pelayanan terpadu yang berbasis kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Fraksi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelayanan, peningkatan kapasitas ASN, serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas.
2. Ekonomi dan Infrastruktur
Fraksi mengapresiasi langkah Pemkab Balangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dukungan terhadap pelaku UMKM dan sektor pertanian. Namun, penyerapan anggaran infrastruktur di beberapa SKPD masih dinilai belum optimal.
“Kualitas pembangunan jalan desa dan irigasi masih dikeluhkan warga di sejumlah kecamatan. Kami berharap pembangunan tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas dan ketepatan sasaran,” tegas Saiful.
3. Bidang Kesehatan dan Pendidikan
Kemajuan dalam pengurangan stunting dan program beasiswa pendidikan diapresiasi. Namun, rasio guru dan tenaga medis masih belum ideal, dan sarana pendidikan serta kesehatan di pedesaan dinilai belum layak.
“Peningkatan layanan harus menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara maksimal,” ujarnya.
4. Bidang Keuangan Daerah
Fraksi mencermati tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus didorong dengan prinsip keadilan, efisiensi, serta transparansi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa,” sampai Saiful Arif.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrasi Maju menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang berpihak pada rakyat, sekaligus memberikan kritik sebagai bentuk kontribusi membangun.
“Kami berharap catatan ini menjadi bahan evaluasi demi pelayanan publik yang lebih berkualitas dan pembangunan yang merata serta berkeadilan untuk seluruh masyarakat Balangan,” pungkasnya.
Penulis: Sri Mulyani