 |
| Wali Kota Banjarmain H. Muhammad Yamin HR menghadiri Musrenbang RPJMD Kalsel. Foto-dok. Diskominfo Banjarmasin |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarmasin tak sekadar hadir secara seremonial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029, tetapi turut membawa aspirasi nyata masyarakat.
Dalam forum yang digelar di Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menyampaikan sejumlah isu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian serius. Mulai dari program makan bergizi gratis hingga penguatan pengelolaan sampah, serta tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayah perkotaan.
Musrenbang kali ini mengusung visi "KALSEL BEKERJA" (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan. Namun, menurut Wali Kota Yamin, visi besar itu harus dibarengi dengan perhatian nyata terhadap kebutuhan lokal.
“Kami datang bersama jajaran dari 13 kabupaten/kota. Harapannya, Musrenbang ini bisa menjadi wadah penyelarasan antara pusat dan daerah. Kita harus saling menguatkan, menyampaikan kendala dan potensi secara terbuka,” ujar Yamin usai penandatanganan kesepakatan bersama antar daerah.
Ia menekankan bahwa program yang berdampak langsung pada masyarakat harus menjadi prioritas. Termasuk di antaranya penyediaan makan bergizi gratis dan perbaikan sistem pengelolaan sampah yang membutuhkan dukungan lintas level pemerintahan.
“Kami berharap ada kolaborasi lebih kuat antara pusat, provinsi, dan kota agar pelaksanaan di daerah lebih optimal,” tambahnya.
Senada dengan Wali Kota, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Drs. Ahmad Syauqi, M.Si., menegaskan bahwa ada tiga isu krusial yang diangkat dalam Musrenbang kali ini, yakni Kemiskinan perkotaan, Kualitas lingkungan hidup, dan Pengangguran terbuka.
“Penanganan kemiskinan di kota seperti Banjarmasin menantang karena kompleksitas urbanisasi. Pendekatannya harus berbeda dari daerah lain,” jelas Syauqi.
Terkait lingkungan, Syauqi menyebut bahwa Banjarmasin tidak memiliki kawasan konservasi alami sebagaimana daerah berhutan, sehingga pencapaian indikator kualitas lingkungan lebih sulit. Ditambah lagi dengan tingginya angka pengangguran, yang diperparah oleh banyaknya pendatang dari luar daerah.
“Hal ini memicu persaingan ketat dan menurunkan daya saing warga lokal,” ujarnya.
Syauqi juga menekankan pentingnya akurasi data dalam menyusun dan mengevaluasi program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kekumuhan dan pengelolaan sampah.
Musrenbang RPJMD Kalsel ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu poin penting yang turut disepakati adalah pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial 828 di Tanah Bumbu, yang disaksikan langsung oleh Gubernur H. Muhidin dan Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin.
Penulis: Realita