 |
Sistem syarikah yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2025 banyak menyebabkan pemisahan pasangan dan pendamping lansia – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Penerapan sistem pengelompokan jemaah haji model syarikah pada musim haji 2025 menuai kritik tajam dari Komisi VIII DPR RI. Sistem ini dinilai membingungkan dan merugikan jemaah Indonesia, bahkan menyebabkan pemisahan pasangan dan pendamping lansia.
Komisi VIII DPR RI kemudian meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar segera mengevaluasi penerapan sistem syarikah dalam penyelenggaraan haji 2025.
Kebijakan yang dianggap mendadak dan tanpa mitigasi ini disebut mengacaukan pengelompokan kloter jemaah, memicu kebingungan di lapangan.
“Banyak pasangan suami istri dipisahkan, jemaah lansia terpisah dari pendamping. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta Menteri Agama segera evaluasi sistem ini,” kata anggota Komisi VIII, Maman Imanul Haq, Selasa (13/5/2025).
Tahun ini, delapan syarikah asal Arab Saudi dilibatkan dalam layanan haji Indonesia, menggantikan sistem sebelumnya yang hanya menggunakan satu syarikah, yaitu Mashariq. Maman mempertanyakan urgensi dan dasar pemilihan delapan syarikah tersebut.
“Sebelumnya hanya satu syarikah, sekarang delapan. Apa dasarnya? Apakah Kemenag sudah mengidentifikasi risiko dan menyiapkan mitigasi? Jelas tidak,” ujarnya.
Maman juga mengusulkan agar pembagian tanggung jawab antar syarikah dilakukan berdasarkan wilayah asal jemaah di Indonesia.
Menurutnya, situasi saat ini — di mana satu daerah dilayani lebih dari satu syarikah — justru menambah kekacauan dan membingungkan petugas bimbingan ibadah.
“Ada jemaah yang belum siap tapi tiba-tiba harus berangkat. Ini bukan hanya membingungkan, tapi juga menyengsarakan. Sistem seperti apa ini?” tegasnya.
Komisi VIII mendesak Kemenag segera bernegosiasi dengan otoritas Saudi untuk meninjau ulang skema layanan ini. Mereka juga meminta peran aktif dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah dalam menyampaikan keluhan jemaah dan mencari solusi yang tidak merugikan.
“Negosiator kita harus cakap. Jangan sampai jemaah kita jadi korban kebijakan yang tidak matang,” pungkas Maman.
Sumber: sindonews.com