 |
DAPAT RESTU: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembukaan blokir anggaran K/L ini dilakukan atas restu Presiden Prabowo setelah diminta oleh Menkeu Sri Mulyani pada 7 Maret lalu – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga guna mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025), menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak Maret 2025.
"Total anggaran yang dibuka blokirnya mencapai Rp 86,6 triliun. Terdiri dari Rp 33,1 triliun untuk 23 K/L baru, dan Rp 53,49 triliun untuk 76 K/L lama," ungkap Suahasil.
Ia menegaskan bahwa pembukaan blokir dilakukan secara selektif agar belanja K/L lebih tajam, terarah, dan sesuai prioritas pembangunan nasional. Namun, tidak seluruh anggaran dibuka karena masih mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan belanja APBN dan APBD.
Dari total anggaran K/L yang diblokir, yakni Rp 256,1 triliun, hanya sebagian yang telah dibuka. Meski demikian, dampaknya langsung terlihat dalam realisasi belanja negara.
"Belanja K/L naik signifikan. Pada Maret saja realisasinya mencapai Rp 113 triliun, sehingga total kumulatif hingga akhir Maret menjadi Rp 196,1 triliun. Bandingkan dengan Januari yang baru Rp 24,4 triliun dan Februari Rp 83,6 triliun," ujar Suahasil.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat roda pembangunan nasional di tengah masa transisi pemerintahan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.
Sumber: cnnindonesia.com