 |
SAMPAIKAN TUNTUTAN: Ribuan pengemudi ojek online (ojol) akan menyampaikan 5 tuntutan saat menggelar aksi unjuk rasa nasional Selasa (20/5/2025) besok – Foto cnnindonesia.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar unjuk rasa nasional bertajuk Aksi Akbar 205 pada Selasa (20/5/2025). Dalam aksinya, mereka membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah dan perusahaan aplikator, sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran regulasi yang merugikan pengemudi.
Aksi nasional yang akan digelar pada 20 Mei 2025 dipimpin oleh Garda Indonesia, organisasi yang mewakili kepentingan para pengemudi ojol. Aksi ini mencakup pemadaman aplikasi layanan transportasi, makanan, dan logistik selama 24 jam, serta unjuk rasa serentak di berbagai kota, dengan pusat massa di Jakarta.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aplikator yang dituding telah melanggar sejumlah peraturan.
Igun menegaskan bahwa aksi kali ini bukan yang pertama, namun bisa menjadi yang terbesar. Ia menyesalkan respons pemerintah yang selama ini dinilai lamban dan tidak berpihak pada pengemudi.
“Kami sudah berkali-kali aksi damai, tapi tidak digubris. Program-program aplikator justru makin merugikan kami. Kali ini, kami harus bersuara lebih keras,” tegasnya.
Berikut lima tuntutan utama yang dibawa pengemudi dalam aksi tersebut:
1. Sanksi Tegas untuk Aplikator Nakal
Meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang melanggar Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.
2. RDP Gabungan dengan DPR
Mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator agar persoalan dapat dibahas secara terbuka.
3. Potongan Aplikasi Maksimal 10 Persen
Menuntut agar komisi aplikasi tidak melebihi 10 persen, menggantikan skema saat ini yang menurut pengemudi bisa mencapai hingga 50 persen dari pendapatan.
4. Revisi Tarif dan Penghapusan Program Merugikan
Meminta revisi tarif penumpang serta penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dianggap merugikan mitra pengemudi karena menekan pendapatan.
5. Keadilan Tarif untuk Layanan Makanan dan Barang
Menuntut penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara adil dan transparan, dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, serta YLKI sebagai perwakilan konsumen.
Sumber: cnnindonesia.com