 |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Muhammad Arif – Foto Dok Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Kotabaru menyampaikan beberaa rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotabaru Tahun 2023.
Salah satunya adalah meminta Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk lebih meningkatkan pengawasan pembangunan infrastruktur.
"Banyak pekerjaan jalan dan jembatan kurang pengawasan, sehingga mutu dan ketepatan waktu menjadi masalah dan merugikan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Muhammad Arif dalam rapat paripurna dengan agenda rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotabaru Tahun 2023, Jumat (26/4/2024).
Arif pengawasan ini diperlukan agar pembangunan tercapai sesuai target yang ditentukan.
Di daratan Pulau Kalimantan, paparnya, masih banyak jalan dan jembatan penghubung antardesa dan antarkecamatan maupun penghubung desa dengan kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten yang belum selesai dikerjakan.
Pihaknya pun mengharapkan kepada Bupati untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur yang belum selesai dikerjakan di tahun-tahun yang lalu agar diprioritaskan untuk dilanjutkan kembali.
Pembangunan infrastruktur itu tidak hanya berupa jalan dan jembatan, tapi juga di bidang-bidang lain yang menjadi skala prioritas, seperti sarana dan prasarana pendidikan.
"Banyak infrastruktur bangunan sekolah tingkat SD dan SMP yang tidak mengalami perbaikan, pemerintah lepas dalam skala prioritas," kata Arif.
Penulis: Nazat Fitriah
