 |
Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Arbani – Foto Dok Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Arbani menyoroti kinerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kurang maksimal bertugas pada Pemilu 2024 tadi.
"Yang kami temukan di beberapa kecamatan ada KPPS yang kurang memahami tugasnya, seperti masalah pencatatan data pemilih dan jumlah surat suara," katanya di sela menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Kotabaru.
Arbani yang hadir sebagai saksi utama Partai Golkar menilai permasalahan itu berdampak fatal.
Pasalnya hasil perolehan suara yang tertulis di formulir C1 berbeda dengan data yang dimiliki saksi partai.
"Mungkin juga ada faktor kelelahan karena penghitungan lama sampai subuh," katanya.
Perbedaan data itu sendiri akhirnya bisa diselesaikan saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Namun demikian, Arbani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kotabaru meminta agar masalah ini mendapat perhatian.
"Ini perlu menjadi bahan evaluasi, apalagi kita mau pilkada," katanya.
Dia berharap ke depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru lebih maksimal lagi dalam melakukan bimtek terhadap petugas KPPS, terutama di daerah-daerah yang banyak ditemukan masalah, seperti Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, dan Hampang.
Sementara itu, untuk rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten relatif berjalan tanpa kendala. Hanya saja Arbani menilai proses rekapitulasi yang memakan waktu hingga enam hari terlalu lama.
"Sebenarnya di tingkat kabupaten kita hanya perlu mencocokkan data, sehingga 3-4 hari saja harusnya bisa selesai," tandasnya.
Penulis: Nazat Fitriah
