 |
| DIALOG: Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Syairi Mukhlis berdialog dengan pendemo di depan kantor DPRD Kabupaten Kotabaru – Foto Dok Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Kotabaru, Senin (18/3/2024).
Aksi dilakukan karena melihat carut-marut realisasi dana kompensasi senilai Rp 700 miliar yang digelontorkan Sebuku Coal Group (SCG).
"Pemerintah seolah tidak serius menjalankan program dana kompensasi ini," ujar Muhammad Akbar, salah seorang demonstran.
Ditambah lagi penggunaan dana kompensasi yang sudah terealisasi dalam bentuk 16 bangunan infrastruktur dinilai tidak transparan.
Dalam aksi ini, AK2TPL pun menuntut pembubaran tim penyusun anggaran dan realisasi dana kompensasi.
"Dana kompensasi harus direalisasikan sesuai dengan MOU dan mengedepankan skala prioritas, bukan karena ada kepentingan oknum," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Syairi Mukhlis menyambut baik kedatangan para demonstran.
Pihaknya juga berjanji akan menyurati bupati, tim kompensasi, serta manajemen perusahaan untuk melakukan rapat kerja.
"Kita sama tujuannya untuk mengawal ini agar jangan sampai pembangunan infrastruktur yang disepakati tidak sesuai perencanaan," katanya.
Syairi menegaskan bahwa dewan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan program realisasi dana kompensasi.
Sesuai isi MoU, program itu diusulkan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan untuk selanjutnya dihibahkan dalam bentuk fisik.
"Makanya ketika kami dituntut menjelaskan masalah teknis, kami tidak bisa menjelaskan," kata Syairi.
Penulis: Nazat Fitriah
