 |
DISKUSI: Pj Bupati Batola Mujiyat, S. Sn, M. Pd (kiri) saat melakukan rakor dengan mitra kerja terkait potensi layanan pandu dan tunda untuk peningkatan PAD di Kabupaten Batola - Prokopim Batola |
BORNEOTREND.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
Salah satunya terbaru adalah dengan melakukan rapat koordinasi pelayanan alur sungai Barito yang digagas Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PT PBKM) dan dihadiri oleh Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Agustinus Maun, Rabu (15/3/2023) lalu di Hotel Rodhita Banjarmasin.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Penjabat (Pj) Bupati Batola Mujiyat, S. Sn, M. Pd yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M. Sc, Kepala Dinas Perhubungan Nor Ipani serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batola Joko Sumitro.
Disela rapat koordinasi, Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Agustinus Maun mengatakan, sebagai instansi yang diberikan amanah oleh negara untuk mengamankan lalu lintas perairan sungai Barito, ia melihat tingginya lalu lintas dan resiko dalam pelayaran dibawah jembatan Rumpiang.
"Untuk itulah maka kami sarankan selain ada layanan pandu juga ada layanan tunda," paparnya.
Baginya jembatan Rumpiang sebagai objek yang sangat vital tentunya harus dijaga sebaik-baiknya dari resiko lalu lintas perairan di bawahnya.
"Apalagi sering terjadi tongkang tabrak tiang pengaman jembatan Rumpiang atau pander," ungkapnya.
Disisi lain dengan diselenggarakannya layanan tunda dibawah jembatan Rumpiang maka akan ada potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita contoh Kota Samarinda yang telah terapkan tunda bagi kapal yang lewati jembatan Mahakam. Satu kapal yang melintas dikenakan biaya layanan 15 juta. Bayangkan berapa PAD yang diterima jika ada 30 kapal melintas perharinya, " tambahnya.
KSOP sendiri mensyaratkan PT. PBKM menyediakan minimal 3 kapal tunda baik itu milik sendiri maupun sewa.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Batola Joko Sumitro sampaikan penyelenggaraan layanan penundaan dan pemanduan ini merupakan gagasan dari Pj. Bupati Batola Mujiyat, S.Sn, M. Pd. Melalui BUP milik daerah yakni PT. PBKM.
"Tentunya harus disepakati dahulu oleh Indonesian National Shipowners' Association atau INSA yang kemudian disahkan oleh Kementerian Perhubungan," ungkapnya.
Jika melihat Kota Samarinda rata-rata ada 30 kapal perhari dengan biaya Rp15.000.000 maka perbulan bisa meraup Rp13,5 Miliar.
"Ini memang bukan penghasilan bersih, karena ada biaya operasional yang diperhatikan, terlebih jika kapal tunda yang digunakan merupakan sewaan. Namun walau begitu ini sangat potensial untuk menambah PAD," jelasnya.
Melihat peluang meningkatkan PAD ini, Penjabat Bupati Batola Mujiyat, S. Sn, M. Pd meminta Dishub dan PT. PBKM untuk segera menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan.
"Selain untuk menjaga objek vital jembatan Rumpiang dan meningkatkan PAD, layanan pandu dan tunda ini juga berpeluang membuka lapangan kerja baru," tukasnya.
Sumber: Prokopim Batola
