 |
| PERTEMUAN RUTIN: DWP Tanbu menggelar pertemuan rutin di Gedung Sekretariat PKK – Foto Dok |
BORNEOTREND.COM – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu) menggelar pertemuan rutin dibarengi sosialisasi tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Disabilitas di Gedung Sekretariat PKK Jl Transmigrasi Nomor 4 Kapet Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanbu, Senin (28/11/2022).
Kegiatan ini turut dihadiri Penasehat 2 DWP Suci Annisa, Ketua DWP Kabupaten Tanbu Hj Hasnah Mashude serta Ketua Unit Dinas, bagian, kecamatan dan kelurahan.
Dalam pertemuan dan sosialisasi tentang PPKS Disabilitas digelar diskusi dan pembahasan mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Pada kesempatan itu, Ketua DWP Kabupaten Tanbu Hj Hasnah Mashude Ambo Sakka berharap organisasi yang dipimpinnya bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Tanbu untuk melakukan edukasi ke masyarakat, khususnya bagi yang mempunyai anak maupun keluarga mengidap ganggugan kejiwaan sehingga tidak merasa dikucilkan dan bisa berkomunikasi secara terbuka.
“Kami pihak Dharma Wanita Persatuan, juga ingin ikut andil berpartisipasi dalam penanganan ODGJ, serta membantu agar mereka bisa mendapatkan pelayanan ke Dinas Sosial,” ucap Hj Hasnah.
Menurutnya, DWP merupakan organisasi pengkaderan dari bawah (Hierarki). DWP juga menjadi wadah edukasi dan keterlibatan sosial masyarakat sehingga DWP diharapkan mampu maju serta memiliki rasa kebanggaan, setiap anggota dan pengurus bisa sinergitas dan mengakomodir dengan menyelesaikan masalah yang ada secara kekeluargaan.
Untuk pemateri dalam kegiatan ini diisi oleh Jailani dari Dinas Sosial Kabupaten Tanbu.
Penyuluh Sosial bidang Rehabilitasi Sosial ini membahas tentang ODGJ termasuk dalam jenis Disabilitas Mental, di antaranya ada 4 kategori yaitu Disabilitas Mental, Disabilitas Fisik, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual.
Dalam kegiatan ini, DWP ikut aktif melakukan sesi pertanyaan terkait bagaimana penanganan di masyarakat saat bertemu dengan penyandang ODGJ.
“DWP adalah kumpulan orang yang energik dan kreatif, diharapkan DWP bisa ikut berpartisipasi dalam penanganan ODGJ di kalangan masyarakat. Bisa dengan melaporkan jika terdapat ODGJ di kampungnya, ambil juga pengamanan dari pihak kepolisian setempat dan tangani bersama. Kesehatan mental sangatlah penting dan semoga tidak ada lagi ODGJ di Tanah Bumbu,” katanya.
Dia mengungkapkan, peran Dinsos dalam penanganan ODGJ selama ini adalah mendampingi keluarga ODGJ dan memberikan akses layanan kesehatan sebagai pendukung kemandirian.
Penanganan Dinsos pada ODGJ terlantar mulai dari pembiayaan dan fasilitas rujukan pengobatan telah ditangani, setelah masa kesembuhan ODGJ bisa diberikan rehabilitasi, sedangkan pengawasan konsumsi obat rutin untuk ODGJ diserahkan kepada pihak keluarga, jika terjadi keadaan ODGJ kambuh diharapkan konsultasi ke Dinsos setempat untuk mendapatkan akses pelayanan.
Penulis: Jack
