 |
| Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor menyampaikan jawaban Gubernur Kalsel H Muhidin atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 - Foto Muchroni |
BORNEOTREND.COM, KALSEL — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas belanja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan program pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, saat mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin dalam penyampaian pidato tanggapan dan/atau jawaban gubernur atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027, Rabu (16/9/2026).
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan, Pemprov Kalsel menyebut selisih antara pagu RPJMD/RPD dan alokasi RAPBD 2027 merupakan cerminan keterbatasan kapasitas fiskal, bukan pemotongan anggaran secara merata.
Pemerintah daerah juga sepakat bahwa diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat.
Sementara itu, belanja modal terbesar diarahkan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Usulan terkait pengendalian banjir, air minum, dan sanitasi akan dipertimbangkan dalam pembahasan lanjutan.
"Untuk menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam, pemerintah provinsi juga berkomitmen memperkuat anggaran dan koordinasi lintas instansi, termasuk melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sektor kehutanan, dan lingkungan hidup," katanya.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Pemprov Kalsel menegaskan akan terus memperkuat digitalisasi Badan Pendapatan Daerah serta integrasi data distribusi bahan bakar minyak untuk menekan potensi kebocoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Penguatan PAD juga diarahkan melalui perluasan sumber pendapatan di luar sektor pertambangan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel mengonfirmasi sejumlah komposisi anggaran, yakni mandatory spending pendidikan sebesar 21,02 persen, infrastruktur pelayanan publik 43,39 persen, serta belanja pegawai 29,11 persen.
Pemerintah menyatakan seluruhnya telah memenuhi ambang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Namun, keberhasilan anggaran tidak hanya akan diukur dari besaran alokasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan penurunan angka kemiskinan.
Terkait penyertaan modal daerah, pemerintah akan melengkapinya dengan target dividen serta jadwal evaluasi sebelum persetujuan final.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Pemprov Kalsel memastikan proses penyusunan RAPBD 2027, mulai dari kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara hingga penyusunan rancangan peraturan daerah, telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga memastikan defisit RAPBD 2027 sepenuhnya ditutup melalui pembiayaan neto, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2027 direncanakan nihil.
Adapun kepada Fraksi Partai NasDem, pemerintah menegaskan penerapan anggaran berbasis kinerja pada setiap program dan kegiatan. Pendekatan tersebut disebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan tercermin dalam matriks sinkronisasi pada lampiran rancangan peraturan daerah.
Tema besar RAPBD 2027 pun diarahkan pada penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur berkualitas.
Menanggapi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pemerintah menjelaskan bahwa peningkatan target pendapatan akan ditempuh melalui perluasan basis pajak dan digitalisasi, bukan melalui kenaikan tarif yang membebani masyarakat.
Belanja modal terbesar tetap diarahkan untuk jalan, jaringan, dan irigasi, disusul gedung dan bangunan yang mencakup fasilitas pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas.
Program penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penanganan stunting akan dijabarkan lebih lanjut melalui rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab SiLPA untuk memperbaiki tingkat penyerapan anggaran sejak awal tahun.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemprov Kalsel menaruh perhatian pada peningkatan kualitas belanja pendidikan dan kesehatan.
Meski mandatory spending pendidikan 2027 telah mencapai lebih dari 21 persen dari total belanja daerah, pemerintah mengakui perlunya mendorong porsi belanja yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
Sejumlah target terukur akan disiapkan, antara lain penurunan angka putus sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan penyerapan lulusan SMK.
Untuk sektor kesehatan, rincian anggaran per satuan kerja akan dikonfirmasi bersama Dinas Kesehatan dan disampaikan dalam pembahasan komisi, termasuk pemisahan komponen gaji dari belanja pelayanan langsung.
Pemerintah juga sepakat bahwa efisiensi anggaran perlu dimulai dari kegiatan seremonial dan belanja birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Adapun kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemprov Kalsel menyampaikan apresiasi atas dukungan dan penghargaan terhadap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Pemprov Kalsel berkomitmen mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan.
Di sektor ekonomi masyarakat, pemerintah akan memperkuat pendampingan bagi petani padi dan karet, penanganan karhutla, serta pemenuhan kebutuhan air bersih pada musim kemarau.
Program pertumbuhan ekonomi, perluasan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran juga akan terus didorong.
Sementara itu, usulan mengenai beasiswa, kepemudaan, wirausaha baru, dan revolusi hijau sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 menjadi perhatian bagi perangkat daerah terkait.
Menutup penyampaiannya, Ariadi Noor menyampaikan bahwa seluruh catatan dan pertanyaan dari tujuh fraksi DPRD Kalsel yang belum terjawab secara rinci akan ditindaklanjuti secara tertulis untuk dibahas pada tingkat komisi dan Badan Anggaran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan lancar dan segera ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Penulis: Muchroni