 |
| Perwakilan Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan DPRD Kalimantan Selatan Yudhistira Bayu Budjang membacakan pandangan umum fraksi - Foto Muchroni |
BORNEOTREND.COM, KALSEL — Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan DPRD Kalimantan Selatan menyoroti sejumlah aspek dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh perwakilannya, Yudhistira Bayu Budjang, pada Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027, Rabu (16/9/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menyampaikan penjelasan atas RAPBD 2027.
Fraksi juga menghargai tahapan pembahasan yang telah dilalui, mulai dari Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penandatanganan nota kesepakatan pada 12 Agustus 2026.
RAPBD Kalsel 2027 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp8,003 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp8,603 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp600 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto sebesar Rp600 miliar, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA sebesar Rp700 miliar setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp100 miliar. Dengan postur tersebut, SiLPA tahun anggaran berjalan direncanakan nihil.
Fraksi juga mencermati struktur pendapatan daerah yang didominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,266 triliun atau sekitar 65,81 persen dari total pendapatan. Sementara pendapatan transfer tercatat Rp2,613 triliun atau sekitar 32,65 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp123,497 miliar atau sekitar 1,54 persen.
Pada sisi belanja, belanja operasi mencapai Rp5,360 triliun atau 62,31 persen dari total belanja. Kemudian belanja modal sebesar Rp1,537 triliun atau 17,87 persen, belanja tidak terduga Rp100 miliar atau 1,16 persen, serta belanja transfer Rp1,605 triliun atau 18,66 persen.
Salah satu sorotan utama fraksi adalah adanya perbedaan antara pagu program dalam RPJMD dengan alokasi yang tercantum dalam RAPBD 2027.
Berdasarkan matriks sinkronisasi, pagu 196 program dalam RPJMD 2027 mencapai Rp11,174 triliun, sedangkan alokasi dalam RAPBD hanya sebesar Rp8,603 triliun. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp2,571 triliun atau 23,01 persen.
"Dari 196 program tersebut, sebanyak 169 program mengalami penurunan anggaran, 24 program mengalami peningkatan, tiga program tidak memperoleh alokasi, dan dua program muncul sebagai program baru," katanya.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi Kalsel menjelaskan dampak perubahan tersebut terhadap pencapaian target RPJMD.
“Pengurangan anggaran harus didasarkan pada prioritas, kinerja, urgensi, kesiapan, dan dampak, bukan sekadar pemotongan merata,” demikian salah satu poin pandangan fraksi.
Fraksi juga meminta adanya rekonsiliasi antara indikator RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD hingga tingkat program. Setiap pengurangan anggaran yang material dinilai perlu disertai penjelasan mengenai indikator yang berubah, keluaran yang dikurangi, lokasi kegiatan yang ditunda, penerima manfaat yang terdampak, serta strategi pemulihan pada tahun berikutnya.
Selain persoalan sinkronisasi anggaran, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan turut menyoroti struktur PAD Kalsel. Dari total PAD Rp5,266 triliun, sekitar 82,83 persen masih bersumber dari pajak daerah.
Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih sangat dipengaruhi aktivitas ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena itu, sumber PAD dinilai perlu diperluas melalui optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga dinilai masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan PAD. Fraksi meminta evaluasi terhadap kesehatan usaha, produktivitas modal, kualitas tata kelola, pelayanan publik, hingga kontribusi dividen masing-masing BUMD.
Di bidang pembangunan, fraksi menyoroti belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp1,537 triliun atau 17,87 persen dari total belanja. Anggaran tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan aset, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut fraksi, keberhasilan belanja modal tidak cukup diukur dari jumlah aset yang dibangun maupun tingkat penyerapan anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan.
Karena itu, prioritas pembangunan gedung dinilai perlu dipertimbangkan bersama kebutuhan masyarakat terhadap jalan, jembatan, pengendalian banjir, irigasi, air minum, sanitasi, serta konektivitas menuju sentra produksi.
Fraksi juga meminta infrastruktur publik dipilih berdasarkan tingkat urgensi, jumlah penerima manfaat, dampak ekonomi, serta kemampuan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Sementara itu, persoalan karhutla, kekeringan, dan banjir yang berulang juga menjadi perhatian. Fraksi menilai ancaman tersebut perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan anggaran pencegahan, bukan hanya mengandalkan belanja tidak terduga setelah bencana terjadi.
Kebijakan penanggulangan bencana, menurut fraksi, perlu diarahkan pada mitigasi dengan koordinasi yang jelas antara Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, BMKG, BPBD, aparat, dunia usaha, dan masyarakat.
Alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp100 miliar dinilai tetap penting sebagai cadangan dalam menghadapi kondisi darurat. Namun, ketangguhan daerah menghadapi bencana dinilai tidak boleh hanya bergantung pada belanja yang dikeluarkan setelah kejadian.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan selanjutnya meminta Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan penjelasan dan memastikan postur RAPBD 2027 tetap selaras dengan target pembangunan daerah serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Penulis: Muchroni