 |
Ilustrasi warga mengisi BBM subsidi di SPBU – Foto kontan.co.id |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mencegah peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dengan menyiapkan aturan untuk menjaga penyaluran BBM subsidi tetap sesuai dengan kelompok masyarakat yang berhak.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih memformulasikan aturan untuk mengantisipasi perpindahan konsumsi tersebut.
“Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya,” kata Bahlil selepas rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (16/9/2026), dikutip pada Kamis (17/9/2026).
Menurut Bahlil, pengaturan tersebut diperlukan agar konsumen yang mampu tidak beralih menggunakan BBM subsidi. Pemerintah ingin konsumsi BBM subsidi tetap mengacu pada ketentuan penerima yang telah ditetapkan.
“Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi,” ujar Bahlil.
Persoalan peralihan konsumsi tersebut juga muncul dalam pembahasan mengenai antrean BBM di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut Bahlil, antrean panjang di wilayah tersebut dipengaruhi berbagai faktor dan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Pemerintah memastikan cadangan stok BBM nasional masih berada dalam batas minimal nasional, yakni sekitar 18 hingga 20 hari. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan pengaturan distribusi untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
Formulasi aturan tersebut akan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan perpindahan konsumsi antara BBM nonsubsidi dan subsidi. Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga agar anggaran subsidi digunakan sesuai peruntukannya.
Di sisi lain, antrean BBM di sejumlah daerah menunjukkan bahwa persoalan distribusi tidak hanya berkaitan dengan volume stok nasional. Pengaturan konsumen, pola konsumsi, dan kondisi distribusi di daerah turut menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM.
Pemerintah selanjutnya akan menyelesaikan formulasi aturan tersebut sebelum diterapkan. Kejelasan mengenai kriteria konsumen dan mekanisme pelaksanaannya akan menjadi faktor penting agar kebijakan pembatasan peralihan konsumsi dapat berjalan sesuai sasaran.
Sumber: republika.co.id