 |
| PIMPIN RAPAT: Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula – Foto DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terwujudnya layanan Trans Banjarbakula yang terintegrasi, dengan rute dan jadwal yang jelas serta tidak tumpang tindih antarwilayah. Hal tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula, Kamis (24/9/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, A.P., M.Si., serta perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perhubungan masing-masing daerah, dan Organda Kalsel.
Pembahasan difokuskan pada harmonisasi pengorganisasian, konektivitas rute, serta layanan angkutan umum yang menghubungkan Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan koordinasi antarwilayah penting dilakukan agar pelayanan Trans Banjarbakula dapat berjalan terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antar kabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana operator BTS baru yang harus memiliki legalitas berbentuk koperasi. Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai operator baru, termasuk dalam mendukung peremajaan armada angkutan BTS.
Komisi III juga memberikan perhatian terhadap aspek keamanan dan kenyamanan penumpang. Salah satunya dengan mendorong tersedianya CCTV pada setiap unit angkutan untuk memberikan perlindungan sekaligus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, menyampaikan bahwa integrasi layanan antarkabupaten dan kota membutuhkan pembagian rute serta jadwal yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan.
“Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi,” jelasnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait mendorong terbentuknya sistem transportasi Banjarbakula yang terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Komisi III DPRD Kalsel juga menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan layanan Trans Banjarbakula sebagai bagian dari penguatan konektivitas antardaerah dan pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat di Kalimantan Selatan.
Sumber: DPRD Kalsel