 |
FOTO BERSAMA: Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H dan anggota berfoto bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapin – Foto DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan tata kelola administrasi kependudukan, khususnya pendataan penduduk non permanen, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapin, Kamis (30/7/2027).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H., tersebut diterima Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tapin, Popy Bonita Yudha Saputri, S.Sos., M.A., beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I membahas pentingnya pengelolaan data kependudukan non permanen di Kabupaten Tapin. Pembahasan ini dinilai strategis mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang dipengaruhi perkembangan wilayah dan aktivitas ekonomi daerah.
H. Rais Ruhayat menjelaskan bahwa keberadaan data kependudukan non permanen yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan yang tepat sasaran kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam proses pendataan.
Menurutnya, setiap pihak memiliki peran strategis dalam memastikan data kependudukan selalu terbarui dan tercatat dengan baik. Perusahaan diharapkan turut mendukung pelaporan tenaga kerja yang bermukim di suatu daerah, sementara masyarakat juga perlu aktif melaporkan keberadaan dan status domisilinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini penting, bahwa penduduk yang bermukim cukup lama di suatu wilayah dapat tercatat dengan baik. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh akses layanan kesehatan, keamanan, maupun layanan publik lainnya sesuai kebijakan daerah, serta memiliki status administrasi yang jelas,” ujar H. Rais.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Popy Bonita Yudha Saputri, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia menilai forum diskusi antara legislatif dan pemerintah daerah menjadi sarana yang efektif untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Sumber: DPRD Kalsel