 |
Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Eddy Suwarto – Foto Muchroni |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong transformasi kebijakan pembangunan kebudayaan dari yang sebelumnya berorientasi pada kegiatan atau event menjadi pembangunan berbasis komunitas.
Hal tersebut disampaikan Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Eddy Suwarto, usai rapat bersama Komisi IV DPRD Kalsel, Senin (10/8/2026).
Eddy mengatakan, perubahan pola kebijakan tersebut diarahkan agar pembangunan kebudayaan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap masyarakat.
“Untuk muatan lokal, arah transformasi kita dalam kebudayaan adalah mengubah pola kebijakan penganggaran dan perencanaan pembangunan kebudayaan. Dari yang selama ini eksklusif dan berbasis event, sekarang menjadi pembangunan berbasis komunitas,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kebudayaan harus dimulai dari tingkat paling bawah atau grassroots. Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah pertumbuhan komunitas dan sanggar budaya, khususnya yang menyasar anak-anak dan remaja usia 10 hingga 15 tahun.
Penguatan tersebut juga mencakup muatan lokal kebudayaan di sekolah-sekolah, termasuk pengembangan dan pengenalan Bahasa Banjar.
Eddy mengungkapkan, Disdikbud Kalsel telah menyusun Kamus Bahasa Banjar dalam satu bulan terakhir bekerja sama dengan pihak yang bergerak di bidang bahasa ibu. Kamus tersebut memuat sekitar 11 ribu kosakata Bahasa Banjar dan telah tersedia secara daring dalam bentuk ensiklopedia digital.
“Untuk kamus Bahasa Banjar itu sudah kita susun satu bulan terakhir. Ada 11 ribu kosakata, itu sudah online dan sudah kita bangun dalam satu bentuk ensiklopedia,” katanya.
Selain Bahasa Banjar, ensiklopedia kebudayaan tersebut juga akan menjadi basis data digital yang memuat berbagai entitas kebudayaan di Kalsel.
Menurut Eddy, sejumlah data kebudayaan telah dipetakan secara spasial, mulai dari cagar budaya, warisan budaya, hingga para penggiat seni dan budaya.
“Kita berharap nanti ensiklopedia kebudayaan itu mewakili secara garis besar entitas budaya di Kalimantan Selatan, termasuk dari Kamus Budaya Bahasa Banjar,” jelasnya.
Ke depan, Disdikbud Kalsel menargetkan pembangunan kebudayaan tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan seremonial. Perencanaan, penganggaran hingga penentuan lokasi program akan diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan kebudayaan.
Eddy menyebut konsep tersebut sebagai Banua Cultural Ecosystem, yang akan dikembangkan hingga 2030.
“Ke depan ini namanya Banua Cultural Ecosystem. Jadi itu memang harus diubah dari ini sampai 2030, termasuk inisiasi terhadap Institut Seni Budaya Banua yang mau dibangun,” ujarnya.
Ia mengatakan, rencana tersebut juga telah masuk dalam RPJMD Kalsel sehingga pembangunan kebudayaan menjadi salah satu fokus yang akan diperkuat.
Eddy yang baru sekitar tiga bulan menjabat di bidang kebudayaan Disdikbud Kalsel mengaku tengah menyusun roadmap pembangunan kebudayaan sebagai acuan program ke depan.
Menurut dia, perubahan pendekatan tersebut penting karena kegiatan kebudayaan yang hanya mengandalkan event dinilai belum memberikan dampak berkelanjutan.
“Event-event kebudayaan itu, event bongkar panggung tidak berdampak. Bongkar panggung selesai, habis. Nah, sekarang kita bangun secara grassroots,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga mengajak sanggar budaya, lembaga seniman, dan komunitas kebudayaan di Kalsel untuk kembali aktif berkarya.
Ia mengatakan, komunitas maupun lembaga yang mengalami hambatan dalam aktivitas kebudayaan dapat mendaftarkan diri melalui ensiklopedia kebudayaan digital yang sedang dikembangkan.
“Kalau misalnya dalam aktivasinya ada hambatan, silakan nanti mendaftar di ensiklopedia. Di sana kita ada pendaftaran seniman dan lembaga,” katanya.
Data tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya Disdikbud Kalsel untuk membantu mengaktifkan kembali komunitas dan lembaga kebudayaan.
Eddy juga meminta komunitas yang ingin mendapatkan dukungan agar segera mengusulkan proposal program. Target pengusulan dan aktivasi tersebut ditetapkan dalam waktu sekitar tiga bulan pada masa perubahan kebijakan ini.
“Komunitas-komunitas sanggar itu kita tumbuhkan lagi secara inklusif. Mereka nanti berkarya lagi. Karena yang kemarin-kemarin kan event-event eksklusif, sekarang kita inklusif,” pungkasnya.
Penulis: Muchroni