 |
| KOORDINASI: Suasana rapat pleno penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat oleh Pemkab Tanah Bumbu - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mulai mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dengan menggelar rapat pleno penetapan calon peserta didik. Tahap ini menjadi bagian penting untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin tersebut tepat sasaran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai tahun ini.
Rapat pleno digelar di Ruang Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Tanah Bumbu, Kamis (3/7/2026), dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pendamping PKH dari seluruh kecamatan.
Fokus utama rapat adalah melakukan verifikasi terhadap anak-anak yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memenuhi kriteria sebagai calon peserta didik Sekolah Rakyat Permanen.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, mulai dari penetapan peserta didik hingga kesiapan proses pembelajaran.
"Pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat, termasuk memastikan kesiapan proses belajar mengajar sehingga program ini dapat berjalan sesuai rencana," ujar Wisnu membacakan sambutan Bupati.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Karena itu, proses penetapan peserta didik harus dilakukan secara cermat agar bantuan pendidikan benar-benar diterima kelompok yang berhak.
Bupati juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah dan pendamping PKH yang terlibat dalam proses verifikasi data. Ia berharap sinergi tersebut mampu mempercepat implementasi program sekaligus memastikan tidak ada calon penerima yang terlewat.
Program Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata.
Pemkab Tanah Bumbu menyatakan akan terus mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program, termasuk penyediaan tenaga pendidik, sarana pembelajaran, hingga kesiapan operasional sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal.
Penulis: Jack
