 |
| KOORDINASI: Suasana rapat kerja DPRD Balangan bersama Pemkab terkait SILPA Tahun Anggaran 2025 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Balangan menjadikan tingginya proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2026. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran daerah lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan.
Dalam rapat evaluasi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Balangan, Wakil Ketua DPRD Rizkan menyebut nilai SiLPA yang diperkirakan mendekati Rp900 miliar harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
"Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD," katanya.
Menurut Rizkan, evaluasi terhadap serapan anggaran penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program sekaligus menyusun strategi agar APBD 2026 dapat direalisasikan secara lebih optimal.
Data pemerintah daerah menunjukkan pendapatan Kabupaten Balangan pada 2025 mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen dari target. Di sisi lain, realisasi belanja baru mencapai Rp3,394 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3,993 triliun.
Rizkan berharap hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta mempercepat pelaksanaan program prioritas.
"Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya proses transisi e-Katalog versi 4 ke versi 5, keterbatasan tenaga pengadaan barang dan jasa, serta masih berlangsungnya proses lelang pada sejumlah proyek strategis.
Ia menegaskan kondisi fiskal Kabupaten Balangan tetap berada dalam kategori sehat karena porsi belanja pegawai masih di bawah batas 30 persen. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah masih memiliki ruang yang cukup untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi ini, DPRD berharap seluruh kendala penyerapan anggaran dapat segera dibenahi sehingga pelaksanaan APBD 2026 berlangsung lebih tepat waktu, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
Penulis: Sri Mulyani
