 |
Anggota Komisi III DPRD Kalsel HM Rosehan NB – Foto gesuri.id |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - DPRD Kalsel berencana untuk memanggil kembali PT PLN (Persero) terkait masih terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kalimantan Selatan. Rencana ini diungkap langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kalsel H. Kartoyo menjelang penutupan rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir Fraksi di DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2025 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Kamis (9/7/2026).
“Nanti kita akan memanggil kembali PT PLN,” katanya.
Menanggapi rencana ini, Anggota Komisi III DPRD Kalsel HM Rosehan NB SH meminta PT PLN betul-betul di-warning karena waktu rapat dengan Komisi III tanggal 2 Juli 2026, General Manajer PT PLN terkesan menghadiri rapat dengan suasana santai.
“Saya ingat betul, saya agak kesal karena kayak rapat santai di kantor. Sementara kita dihadapkan dengan harapan yang betul-betul besar dari masyarakat terhadap pemadaman listrik,” ucapnya.
Menurutnya ada beberapa poin yang menjadi catatan dan disetujui pada rapat tanggal 2 Juli itu, dimana diputuskan pada besok harinya Jumat tanggal 3 kondisi listrik di Kalimantan Selatan siaga dengan arti listrik menyala sampai 2 minggu ke depan.
“Ternyata besok harinya, tanggal 3 itu jam 10.00 mati lagi listrik. Tidak hanya di Banjarmasin, di Tanah Laut, di Kabupaten Banjar, di Banjarbaru, di Batola, di Rantau, di Amuntai,” katanya seraya mendapat data terkait pemadaman listrik dari sejumlah warga pesan pribadi lewat WA.
Menurutnya, PT PLN tidak benar-benar menepati janjinya untuk tidak melakukan pemadaman listrik bergilir.
"PLN ini wanprestasi terhadap DPRD Kalsel," sebutnya.
Oleh karena itu, Rosehan meminta pimpinan DPRD agar betul-betul memberikan warning kepada PT PLN saat rapat nanti.
“Kalau sekedar rapat, hasilnya begitu-begitu saja, lebih baik tidak usah rapat. Biar masyarakat saja yang menyerbu PLN sendiri,” katanya.
Rosehan mengaku sering mendapat aduan dari masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir ini dan keluhan yang disampaikan cukup membuat telinga “panas”.
“Mohon maaf, DPRD ini kan tempat pengaduan masyarakat. Kita dimaki-maki oleh masyarakat, dimaki-maki, mohon maaf oleh adik-adik kita mahasiswa. Sementara kita bukan pelaku daripada kegiatan tersebut (pemadaman listrik). Kita hanya perpanjang tangan,” keluhnya.
Rosehan mengatakan, pada awal rapat PT PLN mengaku pemadaman listrik terjadi akibat kekurangan batu bara. Namun, hal itu dibantah oleh Dinas ESDM Provinsi Kalsel yang menyatakan pasokan batu bara mencukupi.
“Nah, awalnya kekurangan batu bara. Alhamdulillah dijawab oleh ESDM, batu bara di Kalsel melimpah,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Rosehan, PT PLN menyatakan pemadaman listrik itu karena terjadinya kerusakan pada turbin-turbin pembangkit listrik dari pihak swasta yang ikut menyuplai sistem kelistrikan ke PT PLN. Akan tetapi, besok harinya dijawab oleh Menteri ESDM Bahli, tidak ada pemadaman.
“Jadi kita ini bingung juga yang mana yang benar,” tanya dia.
Oleh sebab itu, Rosehan meminta pimpinan DPRD Kalimantan Selatan untuk bersikap tegas dengan PT PLN saat menggelar pertemuan kedua nanti.
Penulis: Muchroni
