 |
SAFARI POLITIK: Presiden ke-7 RI Joko Widodo dijadwalkan melakukan safari bersama Partai Solidaritas Indonesia ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli 2026 – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menilai reaksi sejumlah elite partai, khususnya PDIP, terhadap agenda kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah justru terlalu heboh. Menurutnya, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merasa terancam dengan kegiatan tersebut.
"Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elite-elite partai politik, yang paling keras adalah PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman," katanya.
Andi menegaskan, Jokowi bukan lagi kader maupun petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karena itu, aktivitas mantan kepala negara tersebut bertemu masyarakat di berbagai daerah dinilai sebagai hal yang wajar.
"Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan lagi kader partai ataupun petugas partai. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," sambung dia.
Menurut Andi, agenda kunjungan Jokowi ke sejumlah wilayah, termasuk Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli 2026, lebih tepat dipandang sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat, bukan sebagai manuver politik yang perlu dicurigai.
Diketahui, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I sempat menyoroti rencana safari politik Jokowi ke wilayah tersebut.
Andreas menilai masyarakat NTT dikenal menjunjung tinggi dunia pendidikan. Karena itu, ia menyarankan agar polemik mengenai ijazah Jokowi lebih dahulu diselesaikan sebelum melakukan kunjungan.
"Sebaiknya kalau ke sana bawa ijazahnya sehingga kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat," ungkap Andreas.
Ia juga mengingatkan bahwa perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi masih bergulir di pengadilan. Menurutnya, masyarakat di berbagai daerah, termasuk NTT, masih menunggu kejelasan atas persoalan tersebut.
"Beliau ini ditunggu kehadirannya di PN untuk kasus ijazah. Janjinya mau hadir. Penuhi dululah janjinya, agar urusan segera selesai. Karena rakyat di daerah, termasuk di NTT, juga bertanya apakah ijazah Jokowi ini benar asli atau palsu," ucapnya.
Sumber: Warta Ekonomi
