Oleh:
Kartika Asmanda Putri , S.H, M.H - Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta
DI era media sosial, sebuah peristiwa dapat berubah menjadi perhatian nasional hanya dalam hitungan jam. Hal itu terjadi pada kasus seorang karyawan minimarket yang menjadi sorotan publik setelah videonya viral karena diduga membakar kaki seorang anak yang sedang tertidur di depan toko. Setelah video tersebut menyebar luas dan menuai kecaman, yang bersangkutan kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan keluarga korban.
Permintaan maaf tersebut tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan. Namun, dari sudut pandang hukum, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting, apakah permintaan maaf dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang diduga melanggar hukum?
Pertanyaan ini perlu dijawab agar masyarakat memahami bahwa hukum tidak bekerja berdasarkan seberapa viral sebuah kasus, melainkan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peristiwa tersebut sebenarnya mengandung pelajaran penting mengenai bagaimana seseorang sering kali bertindak secara spontan tanpa memikirkan akibat hukum yang akan dihadapi. Bisa jadi tindakan itu dilakukan dengan alasan bercanda, kesal, atau ingin mengusir anak yang tidur di depan tempat usaha. Namun, ketika tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, terutama terhadap seorang anak, persoalannya tidak lagi berhenti pada aspek moral atau etika, melainkan telah memasuki wilayah hukum.
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak didasarkan pada apakah pelaku kemudian menyesal atau meminta maaf, melainkan pada ada atau tidaknya unsur pidana yang dapat dibuktikan melalui proses hukum.
Apabila suatu tindakan dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan penderitaan fisik terhadap orang lain, maka aparat penegak hukum akan menilai peristiwa tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, karena korban dalam kasus ini adalah seorang anak, pendekatan hukumnya juga tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, maupun tindakan yang membahayakan keselamatan dan martabatnya.
Anak merupakan kelompok yang secara hukum memperoleh perlindungan lebih besar dibandingkan orang dewasa. Negara memandang bahwa anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri sehingga setiap bentuk kekerasan terhadap anak harus diperlakukan secara serius. Perlindungan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, dan negara.
Kasus ini juga menunjukkan bagaimana masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap tindakan fisik sebagai cara cepat menyelesaikan persoalan. Padahal, terdapat banyak alternatif yang jauh lebih manusiawi dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Jika memang keberadaan anak tersebut dianggap mengganggu operasional toko, karyawan dapat membangunkannya dengan baik, meminta bantuan rekan kerja, menghubungi petugas keamanan, atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pilihan-pilihan tersebut jauh lebih proporsional dibandingkan melakukan tindakan yang berpotensi melukai orang lain.
Dalam konteks negara hukum, penggunaan kekerasan tidak dapat dibenarkan hanya karena seseorang merasa terganggu. Hukum justru hadir untuk memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui cara-cara yang menghormati hak dan martabat manusia. Di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan perubahan pola penegakan akuntabilitas di era digital. Banyak kasus baru memperoleh perhatian luas setelah videonya beredar di media sosial. Masyarakat kemudian memberikan penilaian, sementara pelaku sering kali baru menyampaikan permintaan maaf setelah tekanan publik meningkat.
Fenomena "maaf setelah viral" memang semakin sering terjadi. Mulai dari kasus kekerasan, penghinaan, perundungan, hingga tindakan yang merugikan konsumen, tidak sedikit pelaku yang baru mengakui kesalahan setelah mendapat sorotan luas. Namun, perlu dipahami bahwa media sosial bukanlah ruang pengadilan. Viral atau tidaknya suatu peristiwa tidak menentukan apakah seseorang bersalah menurut hukum. Penentuan tersebut tetap berada pada proses penegakan hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah, pembuktian, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Begitu pula dengan permintaan maaf. Dalam perspektif sosial, permintaan maaf dapat menjadi langkah awal untuk memulihkan hubungan antarpihak. Bahkan dalam perkara tertentu, permintaan maaf dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Namun, permintaan maaf bukanlah instrumen yang secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, terlebih apabila perbuatannya menimbulkan luka atau menyangkut kepentingan perlindungan anak.
Kasus ini seharusnya juga menjadi pengingat bagi setiap pelaku usaha untuk membangun budaya pelayanan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Karyawan yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai etika pelayanan, pengendalian emosi, dan batas-batas tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Persoalan yang tampak sederhana dapat berubah menjadi perkara pidana apabila diselesaikan dengan cara yang keliru.
Peristiwa tersebut mengingatkan kita bahwa anak-anak yang berada di ruang publik sering kali merupakan kelompok yang rentan. Tidak semua anak yang tidur di teras toko atau tempat umum melakukannya karena pilihan. Sebagian mungkin berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pengawasan orang tua, atau menghadapi persoalan sosial lainnya. Karena itu, respons yang dibutuhkan bukanlah kekerasan, melainkan kepedulian dan penyelesaian yang berlandaskan hukum serta kemanusiaan.
Hukum tidak melarang seseorang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bahkan, sikap tersebut mencerminkan tanggung jawab moral yang patut dihargai. Akan tetapi, dalam negara hukum, tanggung jawab moral harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab hukum. Permintaan maaf dapat menjadi awal pemulihan, tetapi tidak menggantikan proses hukum yang bertujuan menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada korban.
Kasus karyawan minimarket yang membakar kaki seorang bocah menjadi pelajaran bahwa satu tindakan yang dilakukan dalam hitungan detik dapat membawa konsekuensi hukum yang panjang. Maka, setiap orang perlu memahami bahwa mengendalikan emosi, menghormati hak orang lain, dan memilih penyelesaian yang sesuai hukum bukan hanya menunjukkan kedewasaan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia.(***)
