 |
| ASAP: Lahan gambut di Kalteng yang terdampak kebakaran hutan dan lahan - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimanntan Tengah (Kalteng) Yohanes Freddy Ering menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel maupun ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga bergantung pada dukungan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan.
Untuk itulah Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau.
“Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan. Karena itu perencanaannya harus betul-betul matang agar ketika terjadi keadaan darurat semua kebutuhan sudah tersedia,” ujar Freddy sapaan akrabnya, selasa (28/7/2026).
Baginya ancaman karhutla di Kalteng bukan lagi persoalan musiman yang dapat dianggap biasa. Berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun, kebakaran hutan dan lahan dapat berkembang dengan cepat apabila tidak segera ditangani sejak dini.
"Karena itulah sekali lagi pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran sejak awal agar proses penanggulangan dapat dilakukan tanpa terkendala administrasi. Keterlambatan penyediaan anggaran, berpotensi menghambat mobilisasi personel, pengadaan peralatan pemadaman, distribusi logistik, hingga operasional tim di lapangan," tegasnya.
Dalam kesempatan ini ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Menurutnya, langkah penghematan tetap perlu dilakukan, namun sektor kebencanaan, khususnya penanggulangan karhutla, tidak boleh menjadi sasaran pengurangan anggaran.
“Kalaupun pemerintah sedang melakukan efisiensi, kebutuhan anggaran untuk penanggulangan karhutla tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai ketika bencana terjadi justru anggaran yang tersedia tidak mencukupi,” tegasnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk penanganan karhutla merupakan bentuk investasi pemerintah guna mengurangi potensi kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Selain merusak ekosistem, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, serta proses belajar mengajar.
"Karena itulah saya mendorong pemerintah memanfaatkan mekanisme pergeseran anggaran apabila alokasi dalam APBD murni dinilai tidak lagi mencukupi. Menurut saya langkah tersebut dapat ditempuh tanpa harus menunggu pembahasan APBD Perubahan apabila kondisi di lapangan sudah bersifat mendesak," tukasnya.
Sumber: Nett