Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Kesra Diprioritaskan dalam Penyusunan APBD Kalsel

Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Supian HK – Foto Muchroni


BORNEOTREND.COM, KALSEL – Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Supian HK menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada program-program yang benar-benar mendesak, dengan prioritas utama sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat (kesra).

Hal itu disampaikan Supian HK usai mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaparkan kebutuhan anggaran masing-masing dalam rapat yang digelar, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, rapat tersebut bukan untuk membahas rincian anggaran setiap dinas, melainkan menghimpun seluruh kebutuhan belanja sebagai bahan evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami meminta setiap SKPD menyampaikan berapa anggarannya, berapa belanjanya, dan berapa yang diperlukan. Setelah itu nanti kami bersama TAPD mengoreksi masing-masing dinas. Jadi bukan membahas satu per satu, tetapi dirangkum terlebih dahulu," ujarnya.

Supian menjelaskan, kemampuan keuangan daerah yang diperkirakan sekitar Rp8 triliun harus dikelola secara cermat. Karena itu, DPRD ingin mengetahui terlebih dahulu besaran anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan kebutuhan lainnya sebelum menentukan alokasi bagi masing-masing SKPD.

"Duit kita hanya Rp8 triliun. Dari itu harus diketahui yang dibelanjakan berapa, yang untuk belanja modal berapa, gaji berapa. Sisanya baru disalurkan ke SKPD," katanya.

Ia menambahkan, apabila terdapat kelebihan anggaran setelah seluruh kebutuhan dasar terpenuhi, maka Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD akan menentukan program-program lain yang layak mendapat tambahan pendanaan.

Namun demikian, Supian menegaskan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas yang tidak boleh dikurangi karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

"Untuk pendidikan dan kesehatan itu wajib, tidak bisa dikurangi. Itu hajat orang banyak, sehingga 100 persen kita dukung," tegasnya.

Sebaliknya, program yang dinilai belum mendesak akan diprioritaskan belakangan. Ia mencontohkan anggaran di sektor tertentu, seperti kepemudaan dan olahraga, dapat disesuaikan apabila diperlukan agar kebutuhan yang lebih mendesak tetap terpenuhi.

Menurut Supian, terdapat empat sektor yang menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD, yakni pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

"Yang sangat mendesak ada empat, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesra. Yang tidak mendesak kita sampingkan dulu," pungkasnya.

Penulis: Muchroni

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال