 |
| SOSOK: Wali Kota Banjarbaru saat mengunjungi RSD Idaman - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, meminta RSD Idaman terus meningkatkan kualitas layanan agar menjadi rumah sakit pilihan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Idaman di Aula Lantai 4 rumah sakit tersebut, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri tenaga medis, tenaga kesehatan, serta jajaran administrasi sebagai bagian dari pembinaan untuk memperkuat disiplin, integritas, dan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan.
Lisa mengapresiasi dedikasi seluruh pegawai yang selama ini melayani masyarakat. Menurutnya, rumah sakit merupakan wajah pelayanan pemerintah daerah sehingga profesionalisme dan semangat melayani harus terus dijaga.
Ia menegaskan bahwa status BLUD memberikan keleluasaan dalam pengelolaan rumah sakit. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas dan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan.
Dalam arahannya, Lisa menekankan empat prinsip yang harus menjadi pedoman seluruh pegawai, yakni menjaga integritas dan disiplin, memberikan pelayanan yang ramah dan humanis, memperkuat kerja sama tim, serta meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan.
Secara khusus, ia mengingatkan bahwa seluruh pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosial ekonomi.
“Orang yang datang ke rumah sakit adalah orang yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang cemas. Sembuhkan mereka tidak hanya dengan obat, tetapi juga dengan senyuman, tutur kata yang santun, dan empati. Layani masyarakat tanpa memandang status sosial,” tegas Lisa.
Pemerintah Kota Banjarbaru, lanjutnya, juga berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui perhatian terhadap kesejahteraan pegawai BLUD sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
Sementara itu, Direktur RSD Idaman Banjarbaru, dr. Dhany Indra Wardhana, mengatakan peningkatan kesejahteraan pegawai BLUD telah dipersiapkan sejak awal tahun 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut sepenuhnya dibiayai dari pendapatan rumah sakit tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi kenaikan gaji para pegawai ini murni berasal dari dana BLUD, bukan dari APBD. Penyesuaiannya disesuaikan dengan pendapatan rumah sakit dan bertujuan untuk meningkatkan performa serta kualitas pelayanan rumah sakit,” ujarnya.
Ia berharap peningkatan kesejahteraan tersebut dapat memacu produktivitas dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya kami pun akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Tadi di hadapan Ibu Wali Kota seluruh pegawai juga telah berkomitmen untuk meningkatkan performa dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” katanya.
Penulis: P. Silitonga
