 |
SERAHKAN DOKUMEN: Bupati H. Bahrul Ilmi menyerahkan dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPRD Kabupaten Batola Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono – Foto baritokualakab.go.id |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Bupati H. Bahrul Ilmi menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2025.
Prestasi ini disampaikan Bupati saat memberikan sambutan di rapat paripurna DPRD ke-13 masa sidang III tahun sidang 2025-2026 dalam rangka penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 dan Penyampalan 3 Buah Raperda Inisiatif DPRD di ruang rapat paripurna Lantai III, Selasa (2/6/2026).
“Kita wajib bersyukur dan bangga, karena LKPD Kabupaten Barito Kuala, yang diaudit BPK-RI di 2026 tetap mampu dipertahankan kerja pengelolaan keuangan aset dan kinerja, dengan kategori opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Opini WTP kali ini merupakan opini WTP ke-11 yang diterima secara berturut-turut. Memberikan makna bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mampu mengelola keuangan dan aset yang memberikan kinerja, sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP),” ujar H. Bahrul Ilmi.
Secara fisik, laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 tersebut terdiri dari 7 judul laporan keuangan yang telah disampaikan secara tertulis kepada DPRD sejak Jumat, 29 Mei 2026.
Selain memaparkan LKPD, Bupati H. Bahrul Ilmi juga memberikan apresiasi tinggi atas usulan 3 Raperda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Barito Kuala yang meliputi Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, serta Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Barito Kuala atas prakarsa dedikasi dan perhatian yang besar terhadap pembangunan daerah, melalui pengajuan 3 buah Raperda Inisiatif ini,” sebut Bupati.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada prinsipnya menyatakan mendukung penuh regulasi inisiatif tersebut demi mendorong transformasi digital, menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman, serta meningkatkan iklim investasi dan reformasi birokrasi di daerah.
“Kami berharap pembahasan nantinya dapat dilakukan secara cermat, mendalam, dan melibatkan berbagai pihak terkait agar substansi peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Sumber: baritokualakab.go.id
