 |
SOSIALISASI: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar Sosialisasi Penguatan dan Komitmen Pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menargetkan seluruh desa dan kelurahan di daerah yang berjuluk Bumi Tuntung Pandang ini dapat membentuk Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Target ini disampaikan Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut, Maria Ulfah dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan dan Komitmen Pelaksanaan RBI yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut di Aula Bapperida, Kamis (18/6/2026).
“Harapan dari kegiatan ini, mendorong 135 desa dan kelurahan untuk membentuk RBI,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat perluasan implementasi RBI di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Tanah Laut.
Pada hari kedua pelaksanaan, peserta mendapatkan pemaparan dari Sekda Tanah Laut mengenai kondisi perempuan dan anak di daerah.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Endah Sri Rejeki, menjelaskan secara rinci konsep dan implementasi program RBI.
Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang membahas pemetaan permasalahan sosial, potensi desa, serta penyusunan rencana aksi bersama yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa.
Sebagai bentuk keseriusan bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan dokumen komitmen pelaksanaan RBI oleh Sekda Tanah Laut, Camat Bajuin, Kepala Desa Bajuin, Camat Pelaihari, dan Kepala Desa Bumi Jaya.
Penandatanganan tersebut menjadi penegasan kesiapan wilayah dalam menjalankan program RBI, setelah sebelumnya tim KemenPPPA melakukan survei lapangan di Desa Bajuin dan Desa Bumi Jaya.
Program Ruang Bersama Indonesia mengedepankan kolaborasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat, sehingga tanggung jawab penyelesaiannya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah desa.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Tim Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, perwakilan DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanah Laut, serta Forum Anak Daerah.
Penulis: Shinta
