 |
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid – Foto detik.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Sikap politik PDIP yang tak jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo mendapat kritikan tajam dari Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid.
Anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X, yang meliputi wilayah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan ini meminta partai dengan lambang banteng moncong putih ini bersikap tegas terkait posisinya agar tidak menimbulkan kesan membingungkan.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu, Kamis (18/6/2026).
Dia mengatakan saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program Prabowo agar berjalan sesuai target. Sebab itu, dia menilai diperlukan soliditas dan kejelasan sikap dari PDIP.
"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," ujarnya.
Jazilul menegaskan pihaknya menghormati setiap pandangan politik yang berbeda. Namun, dia meminta agar ada sikap jelas supaya tak mengganggu jalannya pemerintahan.
"Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja," ujarnya.
Meski PDIP berulang kali menyatakan sebagai partai penyeimbang, tapi Jazilul menilai hal itu masih belum cukup jelas. Dia kembali meminta PDIP memperjelas statusnya.
"Belum, belum (belum jelas). Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," ujarnya.
"Jadi, kejadian yang ada menurut saya, lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan partainya tak terlibat dalam menggerakkan massa. Hal itu disampaikan Said merespons tudingan aliansi mahasiswa bernama BEM Bersatu terkait adanya dugaan kedekatan Tiyo Ardianto, yang merupakan salah satu penggerak aksi, dengan tokoh PDIP.
"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Said menyebut tindakan yang ditudingkan bukan cara PDIP. Ia menyebut, jikapun ada tudingan sosok Andi Widjajanto dalam massa tersebut, ia meminta tak ditafsirkan bahwa itu adalah PDIP.
"Tegas yang disampaikan Ibu, karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ungkapnya.
PDIP Tolak MBG
Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini juga menolak program Makan Bergizi Gratis yang nyata-nyata adalah janji kampanye Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden RI.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan seluruh kader agar tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. PDIP akan menindak tegas kader yang melanggar aturan.
Bahkan hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk, melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat.
"Bahwa anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk diantaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan," bunyi keterangan surat tersebut.
PDIP mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG. Mulai ketidaktepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, kasus keracunan, hingga dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
PDIP menegaskan memiliki kewajiban mengawal agar setiap program yang bersumber dari uang rakyat benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tak merugikan masyarakat. PDIP juga mengingatkan bahwa secara kelembagaan, penanggung jawab teknis pelaksanaan MBG ada pada Badan Gizi Nasional (BGN).
PDIP pun menginstruksikan kepada para kader, baik di struktural, legislatif, maupun eksekutif, untuk tidak memanfaatkan program MBG. PDIP menegaskan para kader wajib menjaga integritas.
Sumber: detik.com
