 |
| KOORDINASI: Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby memimpin rapat koordinasi pimpinan perangkat daerah di Aula Gawi Sabarataan - Foto Dok MC Banjarbaru |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih inovatif.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru, Senin (8/6/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Lisa meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mencari peluang peningkatan pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain penguatan pendapatan, ia juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Seluruh perangkat daerah diminta menghindari pengeluaran yang tidak mendesak dan memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyaluran dana hibah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Lisa meminta setiap usulan hibah dievaluasi secara cermat berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Banjarbaru baru menerima dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut diminta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, seluruh program pemerintah harus berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan warga serta dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” tegas Lisa.
Dalam rapat itu, ia turut mengingatkan seluruh aparatur agar menghindari praktik pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, penataan aset daerah menjadi salah satu fokus yang ditekankan. SKPD terkait diminta segera melakukan pendataan dan penertiban aset agar pengelolaannya lebih tertib dan akuntabel.
Khusus kepada camat dan lurah, Lisa mengingatkan agar berhati-hati dalam penerbitan surat sporadik guna menghindari tumpang tindih kepemilikan lahan.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” ujarnya.
Pada sektor lingkungan, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat mendukung program pembangunan yang tepat sasaran.
Lisa berharap sinergi seluruh perangkat daerah terus diperkuat guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru.
Penulis: P. Silitonga
