 |
MEDIASI: Pemerintah Desa Tabanio menggelar mediasi terkait pemberitaan mengenai lancarnya distribusi solar subsidi bagi nelayan – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, PELAIHARI – Kepala Desa Tabanio, Madiansyah, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi dan hak nelayan terkait penyaluran solar subsidi. Penegasan tersebut disampaikan dalam mediasi yang digelar di Balai Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Rabu (10/6/2026).
Mediasi dilaksanakan untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul akibat pemberitaan sebelumnya mengenai lancarnya distribusi solar subsidi bagi nelayan, namun fakta di lapangan menyatakan penyaluran BBM justru mengalami kendala.
Kegiatan tersebut menghadirkan unsur pemerintah desa, Babinsa Takisung, TNI AL, tokoh masyarakat, nelayan, serta perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang.
Dalam pertemuan itu, Madiansyah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa pernyataan sebelumnya muncul karena belum adanya laporan resmi yang diterima pemerintah desa terkait kendala distribusi BBM subsidi di lapangan.
“Terimakasih atas kerjasamanya hari ini saya selaku pemerintah Desa Tabanio mengucapkan permohonan maaf atas beredarnya berita berita yang dulu itu, itu salah persepsi saya menyatakan baik baik saja ternyata tanggapan masyarakat lain,” ujar Madiansyah.
Ia juga meminta maaf kepada para nelayan atas kegaduhan yang timbul akibat pemberitaan yang beredar luas dan mengapresiasi mahasiswa serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mencari solusi bersama.
“Saya mohon maaf kepada para nelayan di Tabanio atas pemberitaan yang begitu viral sekarang ini. Sekarang sudah saya klarifikasi maka permasalahan ini sudah tuntas karena dukungan mahasiswa dan masyarakat nelayan,” lanjutnya.
Madiansyah menegaskan bahwa Pemerintah Desa Tabanio siap berada di garda terdepan dalam mengawal hak-hak nelayan, termasuk apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.
“Untuk ke depannya saya siap mengawal kalau ada indikasi penyelewengan BBM solar di desa tabanio dan itu adalah laporan dari masyarakat saya siap mendukung laporan kemanapun juga dan membuat kebijakan yang telah disepakati bersama tadi,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Makmur, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Desa Tabanio dalam membuka ruang dialog dan menyelesaikan persoalan secara terbuka.
“Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup nelayan. Jadi saya di sini selaku perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menyatakan bahwasanya bapak kades sudah memverifikasi terkait permasalahan yang ada di Tabanio, permasalahan solar. Ada beberapa kekeliruan yang menjadi polemik dasar dan itu segera kami tuntaskan bersama Pak Kades. Pak Kades mendukung sepenuhnya apa yang menjadi hak-hak para nelayan,” kata Makmur.
Dari hasil mediasi tersebut, lahir tujuh poin kesepakatan bersama. Di antaranya, pemerintah desa siap mendampingi nelayan melaporkan dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi, memastikan barcode dan log book tetap dipegang nelayan, menjamin hak nelayan atas BBM sesuai rekomendasi, serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk intimidasi.
Selain itu, disepakati bahwa apabila terbukti terjadi penyelewengan BBM subsidi, pemerintah desa bersama nelayan akan melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Kepala Desa Tabanio juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalankan.
Mediasi tersebut berhasil menciptakan kesepahaman antara pemerintah desa dan masyarakat nelayan. Hasil pertemuan diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan dan transparansi penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Desa Tabanio.
Penulis: Shinta
