 |
JAWAB PERTANYAAN: Siswa SD antusias ingin menjawab pertanyaan guru – Foto suaramerdeka.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Idealnya gaji guru minimal Rp 5 juta. Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian merespon pengakuan Presiden Prabowo Subianto terkait gaji guru dan PNS memag masih kurang baik lantaran uang negara terus dicuri pihak tak bertanggung jawab.
"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru," kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Terkait ucapan Prabowo tersebut, Komisi X memandang positif. Memang gaji guru itu tidak mengalami kenaikan yang signjfikan.
"Sebenarnya kalau nggak naik itu nggak juga, naik. Tetapi memang tidak atau belum optimal. Nah, tentu presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulakan besaran gaji guru yang ideal," sebutnya.
"Oleh sebab itu, walaupun demikian kami di Komisi X tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak," tambah dia.
Lalu mengatakan bahwa pada anggaran 2027, pemerintah sudah mempersiapkan anggaran kenaikan gaji guru. Lalu meyakini Prabowo selalu memikirkan kesejahteraan guru.
"Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN," tuturnya.
Usul Gaji Guru Rp30 Juta per Bulan
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai usulan peningkatan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan merupakan gagasan yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, menurutnya, gagasan tersebut memerlukan pembahasan teknis yang mendalam agar dapat diterapkan secara realistis.
“Kesejahteraan guru memang menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Namun, tidak semua gagasan yang baik dapat langsung diterapkan pada kondisi saat ini. Karena itu, perlu pembahasan yang lebih serius, intensif, dan teknis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas pemerintah. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk belum adanya skema yang pasti untuk merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait program pendidikan dasar dan menengah gratis.
Menurut Fikri, peningkatan kesejahteraan pendidik tidak hanya menyasar guru, tetapi juga dosen. Sebab, kedua profesi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.
“Artinya, usulan tersebut juga harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.
Fikri menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas usulan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mengusulkan kenaikan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan. Menurut Gita, peningkatan kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang.
Namun, Fikri mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang. Berdasarkan berbagai perhitungan, kenaikan gaji bagi sekitar 3,5 juta guru diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp360 triliun per tahun.
“Secara teknis operasional, kita masih menghadapi banyak tantangan. Jangan sampai publik menilai kita hanya kuat dalam tataran konsep, tetapi kesulitan ketika memasuki tahap pelaksanaan yang lebih terperinci,” ujarnya.
Karena itu, Fikri mendorong pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas usulan tersebut secara komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik sekaligus memperkuat kualitas pendidikan nasional.
Presiden Akui Gaji Guru Kurang Baik
Soal gaji guru yang kecil disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan, karena uangnya nggak ada, diambil terus, saudara-saudara," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan telah melibatkan para ahli untuk menghitung total kerugian negara akibat kekayaan negara yang bocor. Dia menyebut negara telah rugi hingga Rp 2.500 triliun.
"Kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp 2.500 triliun tiap tahun, saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku sedih mengetahui kekayaan negara tidak dinikmati untuk kepentingan negara. Dia mengakui hal itu sebagai kelalaian berbagai pihak.
"Saudara-saudara sekalian, saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan, saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama," ujarnya.
Prabowo pun menegaskan akan menjaga kekayaan negara untuk kepentingan rakyat selama kepemimpinannya.
Sumber: detik.com/dpr.go.id
