 |
JABAT TANGAN: Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK SH MH didampingi sejumlah anggota DPRD Kalsel berjabat tangan dengan Perwakilan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan – Foto DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi demo di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026) untuk menyampaikan delapan poin tuntutan.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel.
Para mahasiwa diterima langsung Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK SH MH didampingi sejumlah anggota DPRD Kalsel untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan.
Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada DPR RI dan instansi terkait sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, BADKO HMI menyampaikan delapan tuntutan yang meliputi:
- Evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax.
- Pengawasan distribusi BBM.
- Penguatan nilai rupiah dan stabilitas ekonomi nasional.
- Evaluasi implementasi Undang-Undang Polri.
- Pengurangan ketergantungan terhadap utang negara.
- Evaluasi kebijakan PPh Pasal 22.
- Audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HKmenegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya agar dapat menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujar Supian HK.
Menurutnya, sebagian besar tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan nasional yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani dan mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku.
Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog dalam audiensi untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan semangat mencari solusi dan memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat secara luas.
Sumber: DPRD Kalsel
