 |
| RAKOR: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Staf Ahli Iwan Persada, unsur Forkopimda yakni Kodim, Polres, Kejaksaan serta perwakilan dinas dalam TPID Kabupaten Tanah Laut mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Jaminan Produk Halal – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Jaminan Produk Halal yang diikuti Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Staf Ahli Iwan Persada, unsur Forkopimda yakni Kodim, Polres, Kejaksaan serta perwakilan dinas dalam TPID Kabupaten Tanah Laut.
Selain pengendalian inflasi, agenda juga mencakup Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan, serta sosialisasi Jaminan Produk Halal untuk memperkuat perlindungan konsumen dan daya saing produk lokal.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dalam arahannya menegaskan terkait pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Ia mengingatkan kepala daerah dan TPID agar tidak sekadar mengikuti rapat, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan harga.
“Jangan hanya mengikuti rapat, tetapi benar-benar turun ke pasar, cek harga, dan lakukan langkah konkret pengendalian inflasi,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik yang disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono, inflasi Indonesia pada April 2026 secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 2,48 persen. Secara umum, inflasi nasional masih tergolong aman, meski sejumlah komoditas tetap perlu mendapat perhatian.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi tahunan, sementara beberapa komoditas seperti cabai rawit dan daging ayam ras justru mengalami deflasi pada April. Di sisi lain, sektor transportasi turut memberikan andil inflasi akibat kenaikan harga avtur yang berdampak pada tarif angkutan udara.
Sekjen Kemendagri mengingatkan bahwa kenaikan harga sekecil apa pun tetap perlu diwaspadai karena bisa berdampak besar jika berlanjut, terlebih sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng, gula pasir, cabai, dan beras masih mengalami kenaikan di berbagai daerah.
Dalam rakor tersebut, Kementerian Pertanian juga memaparkan langkah antisipasi menghadapi kemarau 2026, meliputi optimalisasi irigasi, penyediaan sarana produksi, dan percepatan tanam guna menjaga ketersediaan pangan.
Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menegaskan komitmennya mendukung kebijakan nasional, mulai dari pengendalian inflasi, penyediaan data ekonomi akurat melalui sensus, hingga penerapan jaminan produk halal, demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bumi Tuntung Pandang.
Penulis: Shinta
