 |
| SAMBUTAN: Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Suwanti saat membarikan sambutan dalam kegiatan LHP BPK RI atas LKPD se-Kalsel Tahun 2025 diserahkan, selasa (25/5/2026) lalu - Foto Dok Nazat Fitriah |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025 diserahkan, selasa (25/5/2026) lalu.
Dalam acara yang berlangsung di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Suwanti didapuk untuk memberikan sambutan mewakili Ketua DPRD se-Kalsel.
Penyerahan LHP ini memiliki makna yang sangat penting sebagai bagian dari upaya dan wujud nyata sistem check and balance dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Sebagaimana amanat undang-undang, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan instrumen pengawasan yang strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab," ujar Suwanti.
Ia juga menegaskan DPRD kabupaten/kota se-Kalsel memandang bahwa setiap rekomendasi dalam LHP harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah.
"Dalam kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah, kami memiliki komitmen kuat untuk terus mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara serius, konsisten, dan tepat waktu," kata Suwanti.
Pihaknya menilai kualitas pengelolaan APBD tidak hanya cukup diukur dari opini laporan keuangan semata, tapi juga tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, efektivitas program prioritas, ketepatan sasaran penggunaan anggaran serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin kompleks seiring semakin tingginya tuntutan terhadap transparansi publik, akuntabilitas anggaran, efisiensi anggaran serta kualitas pelayanan masyarakat sehingga diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan intern pemerintah, dan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal negara.
"Kami percaya dengan pengawasan yang kuat, tata kelola yang baik serta integritas seluruh penyelenggara pemerintahan, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ucap Suwanti.
Selanjutnya tak lupa ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI perwakilan Kalsel yang telah melaksanakan tugas konstitusional pemeriksaan keuangan daerah secara profesional, independen, objektif, dan penuh integritas.
Penyerahan LHP ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan terpercaya sekaligus terus terjalin sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Penulis: Nazat Fitriah
