 |
| KOORDINASI: Rapat DPRD Tanah Laut membahas dugaan penyelewengan solar subsidi untuk nelayan di Desa Tabanio dan Kuala Tambangan - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Dugaan penyelewengan distribusi BBM solar bersubsidi di Desa Tabanio dan Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut, menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kamis (21/5/2026).
Rapat tersebut digelar menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait distribusi solar subsidi bagi nelayan.
Forum itu turut dihadiri pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD, Komisi II, perwakilan pemerintah daerah, aparat kepolisian, camat, kepala desa, organisasi mahasiswa, dan perwakilan nelayan.
Kapolres Tanah Laut, Ricky Boy Siallagan, menegaskan pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan solar subsidi.
“Yang menjadi suara dari rakyat, suara dari masyarakat kita akan tindaklanjuti, kita akan kumpulkan bukti, kita akan proses sesuai dengan aturan. Bekerja dengan profesional dan humanis,” ujarnya.
Ia mengatakan kepolisian juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina guna memastikan distribusi solar subsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tanah Laut, M. Kusri, mengungkapkan masih banyak kapal nelayan di daerah itu yang belum memiliki dokumen perizinan lengkap.
Menurut dia, rekomendasi distribusi solar subsidi sebenarnya masih sesuai ketentuan yang ditetapkan BPH Migas.
“Kuala Tambangan itu 237 yang kita berikan rekomendasi. Tetapi untuk izinnya yang lengkap itu baru sekitar 50-an,” katanya.
Kusri menyebut dari total 2.768 kapal nelayan yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut, baru sekitar 20 persen yang memiliki dokumen lengkap.
“Tanah Laut 2.768 total kapal. Itu kalau dokumen lengkap memang baru 20 persen. Sisanya belum lengkap,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi bagi nelayan di daerah.
DPRD Tanah Laut berharap koordinasi lintas instansi dapat memperbaiki sistem distribusi solar subsidi sekaligus mencegah praktik penyelewengan yang merugikan nelayan kecil.
Penulis: Shinta
