 |
| TANDA TANGAN: Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto (kanan) menandatangani MoU pemerintah daerah dengan LKPP terkait Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pencapaian Desa Antikorupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola, dan SDM Pengadaan – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto ikut menghadiri kegiatan Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa melalui Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.
Acara ini dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, Sarah Sadiqa, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, serta Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno. Selain itu, hadir pula sejumlah pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kepala desa piloting kematangan PBJ desa.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui Program Desa Antikorupsi.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pemerintahan desa dengan mengedepankan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Program Desa Antikorupsi yang berjalan sejak 2021 juga berfokus pada penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Hingga 2025, tercatat sebanyak 235 desa antikorupsi telah terbentuk melalui pengembangan program di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pembangunan desa harus dilakukan melalui kolaborasi multipihak atau octahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai unsur lainnya guna memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Menurutnya, desa merupakan wajah pertama negara sehingga tata kelola desa yang baik dan berintegritas menjadi pondasi penting bagi kemajuan Indonesia.
“Desa adalah wajah pertama negara. Kalau desa tertata dengan baik dan memiliki tata kelola yang berintegritas, maka Indonesia akan kuat,” ujarnya.
Selain menghadirkan materi bertajuk “Akselerasi Pengadaan Barang/Jasa Desa: Tingkatkan Kepercayaan Publik, Sejahterakan Masyarakat Desa”, kegiatan ini juga membahas Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Melalui forum tersebut diharapkan tercipta proses saling belajar antar desa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sehingga pembangunan desa mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan semangat “Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”.
Penulis: Shinta
