 |
| SAMBUTAN: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR saat membuka diskusi penguatan kapasitas HAM ASN kesehatan di Balai Kota Banjarmasin - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarmasin menekankan pentingnya pelayanan kesehatan berbasis hak asasi manusia (HAM) sekaligus mendorong pengurangan sampah plastik di lingkungan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Muhammad Yamin HR saat membuka Diskusi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Kamis (21/5/2026).
Menurut Yamin, ASN kesehatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Melalui penguatan kapasitas ini, saya berharap ASN kesehatan semakin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan bukan hanya soal administrasi dan tindakan medis, tetapi juga soal menghargai martabat manusia,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yamin juga menyoroti persoalan sampah plastik yang masih menjadi tantangan serius di Kota Banjarmasin.
Ia meminta ASN tidak abai terhadap persoalan lingkungan dan turut menjadi contoh dalam upaya pengurangan sampah plastik di tengah masyarakat.
Pemerintah kota, kata dia, membutuhkan dukungan seluruh aparatur untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, hingga pengolahan sampah dari sumber rumah tangga.
“Saya kembali mengingatkan ASN agar tidak abai terhadap persoalan sampah plastik. Dinas Kesehatan harus aktif menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah dari sumbernya,” tegasnya.
Menurut Yamin, persoalan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Yamin mengakui kondisi darurat sampah di Banjarmasin masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Meski sejumlah titik penumpukan sampah mulai tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah tetap menyiapkan langkah jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Beberapa langkah yang kini didorong antara lain optimalisasi TPS 3R serta pembukaan kembali TPA Basirih dengan konsep pengolahan sampah, bukan sekadar penumpukan.
Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, mengatakan penguatan kapasitas HAM penting untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan inklusif.
“Kegiatan ini diikuti 260 peserta, dengan rincian 50 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan 100 peserta dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Aparatur kesehatan merupakan garda terdepan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” ungkapnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan narasumber H. Lukman Fadlun, Muhammad Riza, dan Heryadi. Hadir pula Yoseph Adi Prasetyo yang memberikan penguatan mengenai pentingnya pelayanan publik berbasis HAM di tengah tantangan sosial dan lingkungan.
Penulis: Realita Nugraha
