 |
| SOSOK: Wali Kota Yamin saat memimpin rapat - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyoroti rendahnya serapan anggaran pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat yang dihadiri kepala SKPD, staf ahli, serta Inspektorat itu, Yamin menegaskan perlunya percepatan realisasi program agar tidak terus tertinggal.
“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegas Yamin.
Ia menilai keterlambatan tidak hanya disebabkan kendala teknis, tetapi juga kurangnya akselerasi dari masing-masing satuan kerja. Meski begitu, ia mengajak seluruh pihak untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan secara kolektif.
Sejumlah kendala yang mencuat di antaranya keterlambatan pencairan anggaran, perubahan perencanaan, hingga terbatasnya penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan, terdapat paket kegiatan yang sudah ditawarkan namun tidak diminati.
“Kalau kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menargetkan periode April hingga Mei menjadi momentum awal seluruh program mulai berjalan di lapangan. Untuk memastikan komitmen tersebut, seluruh SKPD juga diwajibkan menandatangani pakta integritas.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan turut dilakukan dengan melibatkan staf ahli secara lebih aktif.
“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.
Selain itu, Inspektorat juga diminta memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Dolly mengungkapkan, persoalan terbesar saat ini masih berada pada tahapan pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum. Sekitar 43 persen kegiatan masih dalam proses lelang yang kerap mengalami kendala karena minimnya peserta atau tidak terpenuhinya persyaratan.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat penyelesaian proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Pemkot Banjarmasin tetap optimistis target penyelesaian program dapat tercapai pada triwulan ketiga.
“Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.
Melalui evaluasi berkala dan dorongan percepatan dari pimpinan daerah, pemerintah kota berupaya memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penulis: Realita Nugraha
