Ratusan Pokir Tidak Terakomodir, DPRD Kalsel Minta Minimal Satu Usulan Direalisasi

BERI KETERANNGAN: Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Alpiya Rahman dan Sekretaris DPRD Kalsel, M Jaini memberikan keterangan kepada wartawan – Foto Muchroni


BORNEOTREND.COM, KALSEL– Ratusan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) masih belum terakomodir oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan pokir tahun 2027, Rabu (1/4/2026).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 DPRD Kalsel mengajukan sebanyak 1.774 pokir kepada pemerintah provinsi. Namun, dari jumlah tersebut tidak seluruhnya direalisasikan oleh Pemprov Kalsel dan jumlahnya mencapai ratusan lebih.

“Anggota DPRD Kalsel itu ada 55 orang. Setiap orang memiliki lebih dari 200 usulan. Tapi tidak semuanya bisa dilaksanakan,” ujarnya didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Alpiya Rahman dan Sekretaris DPRD Kalsel, M Jaini.

 Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, kata Kartoyo, komisi-komisi di DPRD Kalsel berencana menggelar rapat kerja bersama mitra kerja masing-masing.

Namun sebelumnya, ia meminta seluruh anggota dewan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pokir di internal fraksi masing-masing sebelum dibahas lebih lanjut.

“Supaya tidak terjadi bentrok, sebaiknya dibahas dulu di internal fraksi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, juga membenarkan masih banyak pokir yang belum terealisasi. Ia menyebut beberapa contoh usulan pokir yang diajukan namun belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah provinsi.

Di antaranya adalah perbaikan infrastruktur Jalan Usaha Tani (JUT), normalisasi alur sungai di Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, hingga penanggulangan banjir di Kabupaten Barito Kuala.

“Banjir ini tidak bisa diatasi dan tetap berkelanjutan kalau tidak ada pengerukan sungai tembus ke aliran sungai Barito,” katanya.

Oleh karena itu, H Jahrian menginginkan paling tidak ada satu pokir dari setiap anggota DPRD Kalsel yang bisa direalisasikan  oleh Pemprov Kalsel.

“Karena ini merupakan aspirasi masyarakat agar mereka tidak kecewa,” ujarnya.

Penulis: Muchroni

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال