 |
Ilustrasi - bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlambang Ka’bah – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Konflik internal terjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dimana Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai belambang Ka’bah ini mendesak Ketua Umum Muhamad Mardiono untuk mengambil langkah ekstrem dengan mencopot Taj Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Tuntutan ini didasari pada penilaian bahwa fungsi kesekjenan telah lumpuh selama setengah tahun terakhir karena tidak adanya pembicaraan mengenai kepentingan partai.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menilai terdapat oknum di tingkat DPP yang menjadi penghambat kinerja organisasi.
Mantan Wakil Menteri Agama itu juga menyoroti sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum, Sekjen dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.
"Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi," ujar Saiful.
Desakan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring melalui Zoom pada Kamis (16/4/2026), yang diikuti jajaran pimpinan DPW se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, para perwakilan daerah menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Sekjen yang dinilai tidak sejalan dengan arah kepemimpinan partai dan justru menghambat jalannya organisasi.
Lebih lanjut, Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang dinilai menghambat kerja organisasi. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.
"Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian," tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi, menyatakan pihaknya tetap solid dan patuh terhadap keputusan DPP. Meski begitu, ia meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai amanat Mukernas.
"Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai," kata Mulyadi.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, menegaskan pentingnya percepatan langkah organisasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk untuk keperluan verifikasi partai.
"Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik," ujar Eka.
Desakan dari daerah ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal partai, terutama dalam menjaga soliditas organisasi menjelang agenda politik mendatang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh ketua dan sekretaris DPW se-Indonesia, dengan salah satu agenda utama membahas persiapan musyawarah cabang di masing-masing daerah.
Sumber: detik.com
