 |
Ilustrasi – Warga memilih baju yang dijual di pasar – Foto infopublik.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Harga pakaian jadi terancam naik akibat harga bahan baku tekstil melonjak imbas konflik Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia hingga sekitar US$ 110 per barel.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menerangkan bahwa harga paraxylene yang merupakan bahan baku utama polyester saat ini sudah berada di level US$ 1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari 2 minggu yang lalu, namun kenaikan harga ini belum sepenuhnya sampai ke industri hilir.
Menurutnya, domino effect yang disebabkan kenaikan harga bahan baku tekstil akan berimbas secara bertahap hingga 3 minggu ke depan.
"Dalam 1 minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan 2 minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi," ujar Redma dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/4/2026).
Redma menambahkan sektor ritel juga akan terdapat penyesuaian harga. Ia menyebutkan kenaikan harga barang jadi ritel bisa sampai dengan 10%.
Dari sisi permintaan pasar, pihaknya melihat masih dalam level yang stabil dengan kecenderungan permintaan meningkat karena kenaikan harga bahan baku impor juga jadi lebih tinggi dari produk lokal.
"Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi," jelasnya.
Kendati begitu, secara keseluruhan tingkat utilisasi nasional produsen polyester masih di bawah 40% dan utilisasi produsen rayon sekitar 70%. Menurutnya, produsen hanya melayani konsumen langganan saja.
"Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik. Jadi saat ini para produsen yang masih jalan hanya melayani konsumen loyal saja, mereka yang biasa menggunakan bahan baku impor tidak diprioritaskan," tambahnya.
Puluhan Pabrik Tutup
Sementara itu, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menilai tutupnya puluhan pabrik dalam 3 tahun terakhir menandakan terjadinya deindustrialisasi karena kegagalan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional terutama dalam menjaga pasar domestik.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) secara agregat kenaikan impor produk benang mencapai 84% dan kain 50%. Ia menyebutkan bahwa banjir impor tersebut menjadi penyebab deindustrialisasi di sektor industri ini.
"Dan ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah, disini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor, mafianya main mata dengan regulator, bukan rahasia lagi," kata Agus.
Pihaknya menilai tanpa ada kondisi konflik geopolitik pun industri tekstil memang sudah salah urus sejak awal. Menurutnya, pemerintah memprioritaskan bahan baku impor dan menutup mata akan banyaknya produsen serupa yang gulung tikar.
"Kan jadi pertanyaan mendasar mengapa jumlah impor produknya terus meningkat tapi pabrik lokal tutup satu-persatu. Maka wajar jika publik menduga adanya keterlibatan beberapa oknum pejabat pemerintah yang menjaga kepentingan kelompok importir," tutur Agus.
Agus bahwa kondisi serupa juga dialami oleh sektor-sektor industri lainnya. Pihaknya juga menyesalkan sikap kementerian teknis yang membidangi industri yang menutupi kegagalan di sektor tersebut.
"Visi industri kita tidak ada, kita menyaksikan bahwa kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja, meski Kemenperin meng-klaim keberhasilan pertumbuhan industri manufaktur, namun angka kontribusi ekonominya tahun masih sekitar 18%, jauh dari target Presiden Prabowo 20,8%," jelas Agus.
Sumber: detik.com
