 |
Ilustrasi pesawat kelas ekonomi – Foto baliportalnews.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Di tengah naiknya harga avtur imbas melonjaknya harga minyak dunia, pemerintah memastikan harga tiket pesawat kelas ekonomi akan tetap terjangkau. Caranya, pemerintah siap menanggung PPN sebesar 11 persen untuk tiket rute dalam negeri kelas ekonomi.
"PPN ditanggung pemerintah 11% untuk tiket kelas ekonomi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).
Pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,3 triliun setiap bulan untuk April dan Mei 2026. Dengan demikian harga tiket pesawat bisa dijaga di level 9-13%.
"Jumlah subsidi Rp1,3 triliun per bulan kita siapkan untuk 2 bulan," jelasnya.
Kebijakan ini akan terus dievaluasi ke depan, terutama disebabkan oleh perang yang berlangsung di Timur Tengah.
"Kita akan terus evaluasi geopolitik di Timur Tengah masih berlangsung," terang Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, pemerintah fokus menjaga agar kenaikan harga avtur tidak memicu beban yang memberatkan masyarakat.
Per 1 April 2026, kata dia, harga avtur di Bandara Soekarno Hatta sudah naik ke Rp23.000-an per liter. Harga avtur sendiri, sambungnya, menyumbang sekitar 40% terhadap biaya operasional penerbangan.
Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket pesawat tetap terjaga.
"Jadi yang kita jaga adalah harga tiketnya," katanya.
Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhb) telah menaikkan fuel surcharge 10%, berbasis angka batas atas tarif di tahu 2019. Kemudian disesuaikan lagi menjadi 38%, sama untuk jet maupun propeller. Sebelumnya jet hanya 10%, propeller 25%. Sekarang semua disesuaikan jadi 38%.
"Untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat agar tetap terjangkau masyarakat, pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%," tegas Airlangga.
Untuk itu, pemerintah menanggung PPN 11% (PPN DTP) untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi.
"Dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang diberikan pemerintah sekitar R1,3 triliun per bulannya," ucapnya.
"Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka Rp2,6 triliun. Agar harga tiket naiknya maksimum 9-13%," tegas Airlangga.
Kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan berlaku 2 bulan.
"Kita akan terus evaluasi apakah geopolitik atau perang di Timur Tengah masih tetap berlangsung," ujar Airlangga.
Sumber: cnbcindonesia.com
